Teman-teman yang sama-sama tinggal di rumah economica sedang ribut memikirkan kemungkinan adik-adik mereka terancam untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi, terutama di Universitas Indonesia. Sebuah empati yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh mereka. Sehingga masalah BOP-B menjadi topik yang sering kami bahas di rumah. Namun tidak ada untungnya bagi kita jika selama ini kita tidak bisa berbuat banyak demi hajat hidup adik-adik yang pantas mengecap pendidikan di UI.
Argumen saya adalah masalah BOP-B ini pada hakikatnya merupakan masalah yang berawal dari adanya kesalahan implementasi pelaksanaan BOP-B itu dilapangan. Buruknya sistem dan teknis pelaksanaan menyebabkan banyak orang yang nyalinya langsung menciut untuk mendaftar ulang. Kenapa? Betul kata teman-teman saya, adanya asymetric information, namun lebih tepatnya lagi imperfect information.
Akibat adanya imperfect information tersebut, para Maba menjadi takut untuk daftar ulang. Karena informasi yang dilampirkan di website UI mencantumkan biaya kuliah per semesternya mencapai Rp 5 juta untuk bidang sosial dan Rp 7,5 juta untuk bidang eksakta dan kedokteran. Dampak dari kecerobohan ini sangat jelas, orang menjadi ogah melanjutkan perjuangannya untuk menjadi mahasiswa UI.
Jika dikalkulasikan seorang mahasiswa jurusan filsafat, harus mengeluarkan uang kuliah (hanya untuk biaya semester) sebesar Rp 40 juta. Itupun dengan asumsi lulus empat tahun. Akan ada biaya tambahan, untuk biaya makan, kosan dsb. Hal ini tentu akan sangat berat bagi mereka yang orangtuanya berpenghasilan menengah ke bawah.
Demi mengurangi kebocoran dan banyaknya adik-adik kita yang enggan daftar ulang di UI, rektorat harus menyelesaikan rektorat failure yang terjadi ini. Apa yang harus dilakukan supaya masalah ini tidak berlarut-larut:
1. Evaluasi sistem BOP-B.
Hal ini wajib, mengingat dua tahun pelaksanaannya dan selalu saja bermasalah tiap tahunnya.
2. Transparansi keuangan UI.
Sejauh ini kita tidak pernah tahu kondisi keuangan UI dan sebenarnya berapa student unit cost yang harus ditanggung
3. Ada baiknya rektorat mendengarkan keluhan dan saran dari mahasiswa yang berhubungan langsung dengan sistem ini.
Jangan sampai malah mengekang kebebasan dan menutup gerak-gerik para mahasiswa yang berjuang untuk adik-adik mereka. Mereka tidak menuntut banyak, cuma menginginkan aksesibilitas bagi seluruh anak Indonesia.
Dengan adanya tindakan aktif dari berbagai pihak, kita harapkan masalah ini bisa cepat terselesaikan. Masalah ini jangan sampai membuat kita menjadi terpecah belah dan harus mengeluarkan surat pembekuan kegiatan bagi mereka yang berjuang untuk hak-hak mereka yang tertindas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar