Mulai dari Bibit-Chandra Sampai Obama, Habis Ini Apalagi

Beberapa bulan yang lalu atau lebih tepatnya diakhir tahun 2009, Indonesia digemparkan dengan kasus Bibit-Chandra. Entah karena kasus yang mereka buat atau perlakuan yang mereka dapatkan, namun masalah ini diperbincangkan oleh hampir semua elemen masyarakat. Mulai dari pemulung hingga petinggi negeri ini heboh.

Banyak yang kontra namun tidak sedikit pula yang mendukung proses hukum yang harus dijalani oleh Bibit-Chandra. Alasan mereka sederhana, didalam payung hukum tidak ada yang memperoleh perlakuan istimewa. Apakah mereka Presiden, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau hanya masyarakat biasa.

Okelah masalah ini telah selesai, namun ternyata kehebohan yang terjadi di Indonesia tidak berhenti disana. Ada kasus yang digadang-gadangkan bakal mirip dengan kasus Watergate di AS. Beberapa saat setelah kasus Bibit-Chandra selesai muncullah kasus century. Negeri ini begitu heboh siang malam membahas polemik ini. Media tak henti-hentinya menjadikan masalah Century menjadi Headline utama mereka. Seolah-olah hidup kita cuma menyangkut masalah Century.

Akibat dari Centurygate wannabe ini, banyak pihak yang menuntut pihak-pihak yang terkait untuk mundur. Bahkan adanya wacana pemakzulan presiden ikut meramaikan kasus ini. Media lagi-lagi memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan rating yang tinggi. Hal yang bisa membedakan mana yang benar dan salah sudah menjadi sesuatu yang abu-abu. Kita bahkan tidak tahu mana yang benar dan mana yang memanfaatkan kesempatan dari kasus ini.

Century telah usai (di lingkup DPR), dimana DPR merekomendasikan agar kasus ini dibawa ke ranah hukum dan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Kita berharap agar kasus ini bisa segera diselesaikan. Siapa yang bersalah harus kita hukum dan mereka yang benar harus diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Century usai, adalagi masalah pro kontra kedatangan Presiden ke-44 AS, Barrack Hussein Obama. Ada kelompok masyarakat yang secara jumlah termasuk kelompok minoritas menentang kedatangan Obama. Padahal kita tahu bahwa Obama datang kesini dalam rangka kunjungan dan melepas kerinduannya terhadap negeri yang pernah ditinggalinya selama empat tahun. Kelompok yang kontra menganggap bahwa Obama merupakan pemipin sebuah negara yang telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Irak dan Afghanistan, namun apabila kita menggunakan akal sehat dan rasionalitas sebagai seorang manusia, hendaknya kita paham bahwa Obama telah berusaha untuk menyelesaikannya. Penjara Guantanamo dalam waktu dekat akan segera ditutup. Pasukan di Irak juga akan ditarik, hanya pasukan di Afghanistan yang masih tetap bertahan. Itupun karena keinginan Afghanistan sendiri.

Memang Obama tidak jadi datang dan diundur menjadi bulan Juni. Namun lagi-lagi kita harus menghadapi masa-masa yang sama ketika para penentang Obama kembali berteriak menyangkut penolakan mereka terhadap kedatangan Obama.

Masalah Obama juga telah selesai. Lantas apalagi masalah yang akan mendatangi Indonesia. Menurut hemat saya, si "Rising Star" Susno Duaji mulai mendatangkan makanan baru bagi media dan masyarakat Indonesia. Tokoh yang kita kenal sebagai penyebab terjadinya kasus Cicak dan Buaya ini sekarang memunculkan sebuah isu baru. Dia membocorkan masalah makelar kasus dikalangan petinggi Polri.

Dalam waktu dekat kasus ini mungkin akan memenuhi headline-headline di media cetak dan elektronik. Kita belum bisa mengetahui dan mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, namun hendaknya kita membaca lagi awal dari tulisan ini. Bahwa pernah terjadi kasus kriminalisasi petinggi KPK. Dan otak dibalik itu semua adalah Susno Duaji. Dalam sebuah tweet di twitter saya pernah menggambarkan Susno Duaji sebagai "From Susno to Hero". Mungkin ada yang menyebutnya sebagai "Buaya Putih", tapi ada baiknya kita melihat kembali rekam jejak beliau. Tidak ada asap yang ditimbulkan tanpa didahului oleh sebuah kobaran api. Dan mungkin ada makna dibalik manuver Si Buaya Putih ini. Tinggal kita lihat saja bagaimana akhir dari cerita ini.

Antara Politik, Ekonomi, dan Hukum

Disaat orang-orang ribut masalah kriminalisasi KKP, skandal Centura, dan pansus-pansus Dewan Parpol Kolot, saya tidak mau ambil pusing untuk menyikapi kasus-kasus tersebut. Terkadang saya sendiri masih heran kenapa orang-orang itu banyak omong merasa lebih pinter dari Profesor atau pejabat-pejabat Bank Penguasa. Banyak ekonom-ekonom kelas karbit tiba-tiba muncul dengan analisa murahan menyatakan bahwa Menteri Duit telah melakukan kesalahan. Jika saya jadi mereka, tentu saya akan malu berbicara dan mengeluarkan pertanyaan tidak penting seperti itu kepada Profesor. Kebetulan salah satu dari pejabat Bank Penguasa itu adalah dosen saya di Universitas Tanah Air, ia sering bercerita dan menggerutu seputar kebodohan dan ketidaktahuan Dewan Parpol Kolot. Ia pernah bercerita :

“Waktu pertama saya dipanggil, saya ketawa-ketawa karena pertanyaan mereka lucu-lucu dan tidak penting tetapi setelah itu mereka marah dan bilang saya tidak sopan. Akhirnya keesokannya saya diam aja. Kalian jangan jadi seperti mereka yang tidak tahu apa yang mereka omongin ya.”

Akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan persoalan hukum yang tidak pernah beres di negeri ini. Mulai dari kasus Antaburi Aar, Soson Buadji, dan yang terakhir yang saya lihat adalah kasus kecelakaan lalu lintas di Selo. Saya pun mulai muak dan sedikit mencurahkan unek-unek ini karena mirip dengan kejadian yang pernah saya dan teman-teman alami sewaktu pulang dari Ujung Keramik.

Kasus kecelakaan lalu lintas di Selo bermula dari sepasang suami istri naik motor dan ‘katanya’ tiba-tiba sang suami rem mendadak yang mengakibatkan istrinya terpental dan menabrak mobil Pantha. Kemudian di persidangan, sang suami divonis telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu istrinya. Konyol sekali jika membayangkan dan tentu bodoh jika mempercayai ada seorang suami yang tega melakukan itu.

Dari keterangan pengacara suami, diketahuilah informasi bahwa pemilik mobil Pantha tersebut adalah anggota Sipoli. Ia menyatakan bahwa mobil tersebut lah yang menabrak motor mereka dan menyebabkan kematian sang istri.

Saya tidak heran dengan kasus ini dan percaya pada keterangan pengacara karena saya pun pernah mengalami hal yang sama. Kejadian bermula ketika kami pulang dari daerah Ujung Keramik dan ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh ibu yang buru-buru datang rapat sehingga ia melewati batas marka jalan. Hal pertama yang ibu itu lakukan adalah menelpon anaknya yang merupakan anggota Sipoli di daerah itu. Lalu kami dibawa menuju kantor Sipoli dan supir kami pun dicoba untuk dijebak dan disalahkan dengan cara memeriksa SIM dan STNK, tipuan gambar, penyalahgunaan wewenang mobil dinas, dll. Sementara si ibu tidak tersentuh dari pemeriksaan, padahal sampai sekarang tidak jelas apakah ia memiliki SIM atau tidak. Beruntung Kepala Sipoli Daerah tersebut merupakan orang yang jujur dan saya salut kepadanya yang berani memarahi tingkah laku anak buahnya.

Terinspirasi dari perkataan Aman Raus salah satu tokoh politik Negara ini tadi pagi, kurang lebih ia berkata :

“Dulu ketika Nabi Isa melewati tempat wanita yang akan dirajam, ia menyuruh orang yang belum pernah melakukan zina sebagai yang pertama melempari wanita tersebut, namun apa yang terjadi adalah tidak ada satupun yang memulai untuk melempari wanita itu. Ini berarti semua orang itu pernah melakukan zina. Sama seperti kasus di Negara ini ketika ada masalah, baik KKP, Sipoli, The Jack, dan Mr. Pres pun tidak ada yang berani memulai.”

Mudah-mudahan masih ada dari kita yang belum pernah melakukan zina yang berani untuk melempari yang salah. Seperti sebuah quotes menarik, The first lesson of economics is scarcity : There is never enough of anything to satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics. Kondisi ini akan lebih parah bila penegak hukum pun masih tidak bisa berdiri dengan jati diri yang seharusnya.

Luna Maya, Sri Mulyani, dan Bank Century

Aneh, itulah kata pertama yang keluar dari benak saya ketika melihat polemik yang terjadi di Indonesia. Segala sesuatu menjadi tidak terkendali dan sangat tidak logis. Privasi seorang manusia biasa sudah menjadi barang yang mahal dan harus dibeli layaknya private goods. Kenapa tidak? Seorang Luna Maya yang notabenenya sama dengan 220 juta rakyat Indonesia lainnya tidak bisa memperoleh kehidupan yang bebas seperti yang diperoleh oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Bahkan ketika ingin menonton ke bioskop pun dia terus dibuntuti oleh para wartawan inpotenmen.

Sebagai manusia dan rakyat biasa, Luna Maya mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang aman dari segala tekanan dan kejaran para wartawan. Memang tidak bisa dipungkiri, dia dibesarkan oleh wartawan inpotenmen, tetapi apakah didalam kode etik jurnalistik para wartawan inpotenmen diberikan hak yang istimewa untuk "menganggu" kehidupan seorang warga negara. Disaat inpotenmen memberitakan kehidupan pribadi para artis, si artis tidak bisa menuntut. Tetapi dikala sang artis khilaf, wartawan inpotenmen ini merasa mereka dilecehkan dsb. Aneh.....

Selain masalah Luna Maya, ada juga berita mengenai menteri keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Tuntutan untuk mengundurkan diri atau pun non-aktif sebagai menteri keuangan menjadi salah satu imbauan dari pansus angket century. Alih-alih ingin terkesan heorik dimata masyarakat , para "anggota dewan yang terhormat" membuat sebuah keputusan yang sangat aneh. UUD 1945 tidak pernah menyatakan adanya istilah non-aktif dalam jajaran kabinet. Lantas, para "anggota dewan yang terhormat" mengusulkan sebuah imbauan yang tidak sesuai dengan konstitusi tertinggi negara. Kita tidak tahu apa yang didalam benak mereka semua. Apakah memang berniat untuk mengusut tuntas permasalahan yang dialami oleh negara, atau sekedar mengendus sebuah jabatan? Lagi-lagi Aneh...............

Terakhir, ada bank yang bernama BCL (Bank Century Lagi). Sebuah bank yang dianggap sudah bobrok semenjak berdiri. Ketika perekonomian dunia beserta Indonesia mengalami guncangan diakhir tahun 2008 banyak pendapat yang menginginkan kebijakan yang cepat dari pemerintah untuk menghindari dampak buruk (sistengik) dari bobroknya BCL ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh sosok yang menginisiasi dibentuknya pengusutan kasus BCL ini. Beliau yang tidak boleh disebut namanya ini sekarang maju sebagai calon ketua Partai Amanat Mana Gue Tau (PAM GT). Pendapat beliau yang tidak boleh disebut namanya tersebut bisa dicek di majalah tempo. Suatu waktu orang bisa mengatakan pemerintah harus begini, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa yang mereka sarankan kepada pemerintah dianggap sebagai suatu kebijakan yang salah. Untuk terakhir kalinya saya bilang, Aneh..................

NB: Untuk kemiripan nama, karakter atau pun perilaku, itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Bukan fiktif, namun benar-benar ada....

Pembajakan Teknologi : Baik Atau Buruk?

Tertarik dengan sebuah statement Emil Salim di kelas Esdal, saya mencoba memberikan pendapat tentang trade off antara kemiskinan dengan pembelian teknologi. Bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia, masalah kemiskinan adalah hal utama yang harus dibenahi. Namun bukan suatu perbincangan ekonomi apabila tidak ada the other hand. Di sisi lain, biaya mahal pun harus dikeluarkan untuk mendapatkan teknologi untuk mendukung peningkatan kapasitas output, peningkatan kualitas, hemat, rendah emisi dan sebagainya.

Thomas Robert Malthus pernah berkata bahwa dalam jangka panjang manusia akan mati kelaparan. Tak ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu, karena kenaikan supply makanan terbatas, sedangkan "pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga eksistensi manusia." Namun seperti yang kita tahu, teknologi menjawab semua permasalahan itu.

Masalah utama adalah dana terbatas untuk membeli teknologi tersebut. Ada 2 opsi, mengutamakan alokasi kepada kemiskinan dan ‘membajak’ teknologi seperti yang dilakukan China, atau membeli teknologi dan dengan sendirinya masalah kemiskinan dapat berkurang?

Sebagai contoh, dunia memiliki masalah bersama yaitu pemanasan global namun tanggung jawab setiap Negara tidak sama/berbeda. Perjanjian untuk sama-sama mengurangi emisi akan merugikan bagi perekonomian dalam jangka pendek, terlebih lagi untuk mendukungnya perlu penggunakan teknologi yang rendah emisi. Kita memiliki niat baik untuk menjaga lingkungan, namun sekali lagi dengan alokasi dana terbatas. Aspek lingkungan memang tidak akan dilihat oleh ekonomi mainstream, namun perlu adanya suatu Driving Force didalam ekonomi.

Silahkan memilih opsi disertai alasan atau berikan opsi sendiri jika punya. Terima kasih.

Ekonom Harus Belajar Fisika!!!

Sepertinya lapangan pekerjaan bagi lulusan economics akan semakin sempit, betapa tidak begitu melihat persaingan saat ini. Setelah anak matematika, hukum, ataupun politik yang sering merebut ‘lapak’ anak ekonomi, kini pesaing baru dengan kompetensinya muncul yaitu fisikawan. Ekonofisika kini hadir menjadi sebuah terobosan baru yang memperbaiki analisa ekonomi lama.

Mungkin ekonofisika mulai ramai diperbincangkan sejak Konferensi Ekonofisika Internasional di Bali pada Agustus 2002. Sejak saat itu Robert F. Engle menemukan analisis data deret waktu ekonomi dengan variansi yang berubah menurut waktu. Selain itu, Clive W. J. Granger juga menemukan tren umum (kointegrasi) data deret waktu ekonomi keuangan. Hal ini yang kemudian membuat mereka berdua meraih nobel ekonomi tahun 2003. Pada akhirnya, ekonofisika menjadi diskursus baru yang terus berevolusi dan memperkaya dirinya sendiri dengan berbagai perangkat teknis matematika dan fisika yang bahkan juga menyentuh disiplin ilmu di luar fisika.

Ekonofisika digunakan untuk menganalisa pergerakan harga saham, kurs valuta asing, GDP, GNP, inflasi, dan data-data lain yang muncul sebagai proses stokastik nonstasioner. Jika sebelumnya kita hanya mempelajari model-model regresi linier untuk mengestimasi, kini telah hadir ekonometrika deret waktu dengan latar belakang matematika dan statistika yang sarat dengan data-data ekonomi keuangan dan demografi. Melihat pentingnya aplikasi dalam hal analisis kita sebagai calon ekonom, sepertinya kita perlu mempelajari kembali beberapa teori fisika yang njelimet itu.

Sepertinya ekonofisika akan jauh lebih sulit daripada fisika. Sesuai dengan pernyataan nobelis fisika Murray Gellmann dalam bukunya The Quark and the Jaguar, “Fisika yang berbicara tentang partikel mati (yang tidak memiliki kehendak) saja sudah sulit, maka dapat dibayangkan kerumitan yang terkandung dalam ekonomi tatkala harus berbicara soal manusia dan agen-agen ekonomi yang memiliki kehendak, harapan, dan system kognitif.”

BOP-B: Just an Ideas (part 2)

(melanjutkan posting sebelumnya)...Apa arti 3 langkah perubahan yang kita lakukan?
Melalui lembaga yayasan beasiswa yang dikelola Universitas (sebut saja suatu saat UI punya yayasan "Makara Foundation") dan kerjasama badan khusus pengkoordinir dana beasiswa departemen pemerintah, informasi akan tersalurkan seara lebih fokus. Peserta didik yang ingin masuk di PTN tertentu langusng berhubungan dengna pihak bersangkutan. Tidak menutup kemungkinan juga mencari sendiri lembaga swasta.(ingat problem 1).

Berikutnya revolusi kebijakan fiskal terfokus untuk memperbanyak jumlah penyedia scholarship. Sasarannya jelas perusahaan-perusahaan besar. Apalagi melihat kenyataan banyak perusahaan besar yang menunggak pajak. Lebih baik memberikan mereka keringangan lewat kompensasi pendidikan.(ingat problem 2)

Makna penting dari pola pembiayaan ini setidaknya ada 3 hal. Pertama, perubahan paradigma dari meminta keringanan menjadi usaha mencari tambahan dana, hal ini juga mempersiapkan mahasiswa Indonesia bersekolah ke luar negeri. Kedua, ada perubahan moral hazard, keringanan BOP-B memang menyediakan biaya yang ringan tapi (tanpa mengurangi respek terhadap mahasiswa penerima BOP-B) hal ini tidak berpengaruh banyak pada motivasi mereka. Lewat beasiswa, mahasiswa kurang mampu justru terpau untuk belajar lebih giat yang menjadi human capital tersendiri bagi mereka di masa depan.

Ketiga, sistem ini membantu kemudahan transparansi keuangan universitas. Dana operasioanal dihitung seara tepat (sesuai proporsi yang boleh ditanggung peserta didik), lalu di bagi sejumlah kapasitas mahasiswa. Sehingga merek bisa memprediksi dengan baik kekurangan dana dan bisa fokus mengalokasikan dana untuk researh. Sistem ini juga meningkatkan tingkat fairness penerimaan mahasiswa. Tidak ada alasan mahasiswa diterima karena ia lebih "berduit" (lewat jalur tambahan diluar jalur resmi) daripada calon lain yang punya kompetensi lebih namun kemampuan finansial lemah, sebab dana operasional sudah diperhitungkan sebelumnya.

Skema ini masih "jauh api dari panggang", tetapi bukan tidak mungkin. Semoga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

BOP-B : Just an Ideas (part 1)

Keywords: fixed tuition fee, beasiswa, swasta, PTN, dan kebijakan fiskal,

Apa yang coba diangkat sebenarnya merupakan sebuah skema pembiayaan. Pola yang selama ini didominasi oleh pemerintah sedikit berubah dengan memasukkan unsur swasta. Ide ini di mulai, setelah melihat betapa sistem BOP-B yang berbasis price discrimination sering meninggalkan masalah. Assymetric information, distorsi perilaku, dan "kebocoran" (karena tidak mampu menangkap willingness to pay tiap individu). Sebuah inefisiensi atau dalam bahasa non-ekonominya terjadi ketidakadilan.

Berangkat dari kondisi tersebut kigendeng justru cenderung menawarkan penghapusan BOP-B. Alternatifnya justru sebuah sistem fixed tuition fee artinya seluruh biaya ditanggungkan ke peserta didik dengan besar biaya yang sama. Menutup kesempatan orang miskin? Di sinilah peran swasta dan pemerintah bertemu. "Keadilan" yang dituju dicapai lewat sebuah program beasiswa. Peserta didik yang merasa tidak mampu harus mencari beasiswa untuk membayar uang kuliah. Sedikit kejam? Poin utamanya adalah mengalihkan bentuk keringanan pendidikan menjadi beasiswa. Sebuah perubahan paradigma dari mengharap keringanan menjadi mencari tambahan pembiayaan.

Sumber beasiswa diharapkan berasal dari 3 scholarship agent. Pihak swasta (perusahaan), pemerintah, dan universitas. Lubang besar dari ide ini ada 2, yaitu sulitnya akses informasi beasiswa (problem 1) dan jumlah pendonor (problem 2) termasuk besar dana yang tersedia untuk beasiswa. Satu-persatu akan kita bahas.

Dua problem itu dapat dipecahkan jika ketiga scholarship agent berfungsi dengan optimal. Caranya, paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan:
1. Yayasan Beasiswa PTN.Pihak Universitas seharusnya memiiki satu yayasan tersendiri yang khusus menyediakan beasiswa bagi peserta didik.
2. Beasiswa Departemen.Tiap departemen kementerian harus memiliki alokasi dana beasiswa untuk tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya dikoordinir oleh pemerintah dibawah Depdiknas agar dikelola database-nya sehingga bisa disosialisasikan kepada PTN
3. "Menjamurkan Beasiswa".Pemerintah membuat sebuah revolusi kebijakan fiskal dengan memberi keringanan pajak pada perusahaan yang mempunyai CSR berupa yayasan beasiswa atau pendidikan (sebab pada umumya scholarship foundation lebih sering menjadi tax avoidance alih-alih tanggung jawab sosial)