Rumah Economica

(Jangan) Paksa Kami Nonton Film Nasional

2011-02-19T21:28:00.000-08:00

Baru-baru ini dunia perfilman Indonesia dibuat heboh. Bukan karena sineas dalam negeri memproduksi film porno (lagi). Bukan pula disebabkan rumah produksi dalam negeri yang mampu melahirkan film-film sekelas Inception, Avatar, atau The King's Speech. Indonesia heboh bukan karena film kita memenangkan penghargaan bergengsi sekelas Oscar atau Golden Globe. Melainkan karena hilangnya peredaran film-film Hollywood.

Melalui dunia maya, Indonesia ribut karena para penikmat film luar negeri (khususnya film-film top Hollywood) tidak akan bisa lagi menikmati tontonan berkelas dari Negeri Paman Sam. Pasalnya Motion Picture Association of America (MPAA) dan Ikatan Perusahaan Film Indonesia (Ikapifi) menolak kebijakan Direktorat Jendral Bea Cukai yang menerapkan bea masuk atas hak distribusi film impor. kebijakan ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan ini. Padahal sebelumnya para distributor ini telah dikenai pajak sebesar 23,75% dari nilai barang. Akibat kebijakan tersebut Ikapifi memutuskan untuk tidak mengimpor film luar negeri. Sementara MPAA menolak untuk mendistribusikan film-film produksi Hollywood ke Indonesia.

Tulisan ini berusaha untuk tidak terjebak ke dalam UU dsb yang mestinya lebih dimengerti oleh anak hukum. Akan tetapi kondisi ini menjadi lebih menarik jika kita menariknya ke dalam analisa ekonomi sederhana yang selalu dipelajari dalam ECON 101, konsep Supply, Demand, serta Tax. Kebijakan pemerintah yang menetapkan bea masuk atas hak distribusi tentunya menjadi salah satu Tax dan Trade Barriers dalam teori Ekonomi International. Tidak usah terlalu jauh membahasnya sampai ke Teori Hecksher-Ohlin, dsb karena dengan menggunakan perangkat Supply Demand saja kita bisa mengerti bahwa kebijakan ini akan merugikan banyak pihak.

Dengan adanya bea masuk atas hak distribusi, seharusnya konsumen yang paling dirugikan. Karena sama halnya dengan Cukai Rokok, pajak tersebut pada akhirnya dibebankan kepada para konsumen. Akan tetapi dengan adanya langkah MPAA dan Ikapifi menarik film-film mereka dari peredaran, maka ada keterbatasan Supply film di bioskop-bioskop nasional, katakanlah 21 dan Blitzmegaplex.

Ketika bioskop-bioskop tidak memperoleh pasokan film luar negeri, maka mereka tentunya berharap banyak kepada film dalam negeri. Sayangnya dalam waktu satu tahun hanya ada 60-70 judul film yang diproduksi. Film-film tersebut (sayangnya) mempunyai kualitas film yang jauh panggang dari api. Tipikalnya sama semua, masukkan unsur-unsur mistis dan sedikit adegan vulgar. Jadilah film yang siap ditonton. Kalau pun ingin membuat film mistis, buatlah yang benar-benar berkualitas. Mungkin ada banyak hal yang melandasi para produser untuk menjual hantu dan tet*k di bioskop.

Ketika jumlah film yang (bisa) ditayangkan berkurang serta kualitas film yang sangat buruk, maka konsumen film akan mengurungkan niat untuk datang ke bioskop. Permintaan pecinta film yang elastis tentunya berpengaruh sangat besar terhadap kondisi ini. Mereka memilih menggunakan uang mereka untuk membeli DVD bajakan atau download lewat internet. Bioskop lagi-lagi mengalami kerugian, supply film yang kurang dan permintaan terhadap film dalam negeri yang semakin menurun menyebabkan bioskop-bioskop bisa bangkrut. Jika bioskop bangkrut (jumlahnya mencapai 500an), pekerjanya pun akan jadi pengangguran. Begitu banyak distorsi yang terjadi dari sisi produsen (bioskop), penggemar film, dan para pekerja.

Siapa yang diuntungkan disini? Jika para penjual DVD bajakan jeli, mereka bisa mengambil pangsa pasar yang sangat besar. Harga DVD bajakan atau pun original akan naik. Pemerintah juga akan beruntung, karena pajak tentunya menjadi uang masuk bagi mereka. Terakhir, para sineas dalam negeri yang akan kehilangan saingan. Jika mereka bisa memproduksi film dengan bagus, bisa jadi penonton Indonesia akan tertarik untuk menyisihkan sedikit uangnya untuk menonton mahakarya anak bangsa.

Tapi, tulisan ini tidak berhenti di sini. Jika pada akhirnya kita memang "dipaksa" untuk menonton film dalam negeri, apakah kebijakan tersebut efektif? Jika benar bioskop-bioskop tersebut kekurangan supply dan pada akhirnya bangkrut, dimana film-film nasional ini akan diputar? Di ruang-ruang kelas atau di ruang-ruang seminar? Sama saja kan. Dengan berbaik sangka saya yakin pemerintah ingin memajukan film nasional, akan tetapi kalau bioskopnya ditutup, para sineas dalam negeri juga akan ikut gulung tikar.

Jadi, bagi Menkeu, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai, ada baiknya kebijakan ini diperhatikan dengan seksama. Kalau memang ingin menambah pemasukan negara, apakah harus dengan mengorbankan banyak pihak? (Jangan) Paksa kami menonton film nasional karena untuk bisa menikmati film tergantung dari selera penonton dan kualitas film. Bukan karena ini ciptaan anak bangsa atau tidak.

Mencoba Hal baru

2011-02-19T00:53:00.001-08:00

Sebelumnya saya minta maaf untuk kualitas tulisan pendek ini kepada teman-teman Rumah Economica dan pembacanya. Lama tidak menulis, terutama topik ekonomi, ternyata bersifat menumpulkan kemampuan. Jadi setelah membaca posting ini, segeralah menulis biar tidak tumpul seperti saya.

Ide tulisan ini muncul ketika membaca buku Indonesia Economic Outlook 2001, terbitan FEUI. Saya langsung tertarik pada bagian "Potensi Bisnis Global", alasannya Pak Willem Makaliwe, dkk. sedang membahas soal India dan China. Dari dulu, kalau sudah soal India dan China, entah kenapa syaraf otak selalu tergoda untuk mencari tahu apa saja tentang mereka. Kenapa? Singkatnya, saya setuju dengan pendapat di luar sana, bahwa China dan India adalah "keajaiban" ekonomi.

Soal betapa "ajaib mereka (baca: pertumbuhan ekonomi), bisa dicari di referensi yang lebih baik dari blog ini. Yang paling menarik dari tulisan di buku IEO 2011 tadi, adalah soal bagaimana India dan China diperbandingkan satu lawan satu dalam beberapa aspek.

Saya coba jelaskan singkat, dengan mengutip twiter saya sendiri beberapa minggu yang lalu. India dan China tumbuh dengan cara mereka masing-masing. Unsur perencanaan masi kuat di China, termasuk strategi "picking winner". India lebih bebas tapi berhati-hati dengan Penanaman Modal Asing. Yang mencolok China membangun ekonomi di atas jalan raya antar provinsi yang panjang dan lebar dan subsidi industri yang besar juga. India membangun ekonomi dengan mengundang tamu dari Amerika Serikat dan Eropa dengan tangan terbuka di Bangalore. Sekaligus, menjadi operator call center bagi perusahaan-perusahaan besar mereka, dengan membiarkan jalan-jalan pedesaan tetap berlubang.

Untuk semakin mempersingkat tulisan, yang terlintas dipikiran setelah membaca tulisan tersebut cuma pertanyaan 'bagaimana dengan di Indonesia?' Atau lebih spesifik "Indonesia harus menjadi yang mana?' Jawabannya tentu seru untuk didiskusikan,

Saya memilih India. Oke, liberalisasi perdagangan dan berhati-hati terhadap PMA saya setuju, tapi ada hal lain yang saya lebih setuju. Entah kenapa dari dulu saya yakin potensi Sumber Daya Manusia di Indonesia melebihi potensi Sumber Daya Alamnya. Beranjak dari sini, sekali lagi saya setuju dengan India menyoal pembangunan industri dengan fokus "soft infrastructure"

Lucu juga, padahal hampir semua seminar ekonomi yang saya ikuti selalu memarahi pemerintah soal infrastruktur. Bangun jalan, pelabuhan, dan sebagainya maka ekonomi meningkat. Semuanya benar. Sayang nya pemerintah kesulitan, tentu kesulitan uang maksudnya. Sisihkan soal korupsi, mengurusi negara dengan luas daerah dan kontur topografi rumit seperti Indonesia bukan perkara mudah. Butuh ahli bendungan Belanda, konstruksi Jerman, atau teknologi termutakhir Amerika Serikat dan pekerja "rela tak dibayar" China untuk membangun infrastruktur tangguh. Tentu itu mahal.

Kenapa tidak ambil cara India? Si ahli pencetak entrepreneur di bidang IT. Toh di Indonesia siswa sekolahan juga bisa membuat antivirus. Tukang bajak software juga betaburan. SMADAV termasuk antivirus yang disegani. Dan, infratuktur untuk teknologi informasi relatif murah dari pada membangun jalan. Kita bisa mengatasi lautan dan pegunungan dengan satu hal, internet.

Apakah ini mungkin? Bisa saja. Industri kreatif sangat sukar mati dan bisa tumbuh dimana-mana tanpa banyak perlu bantuan pemerintah.

Sebelum menutup, tentu ada variabel penting lain untuk mencuri sukses India. Kunci itu bernama pendidikan, dan untuk hal ini sulit mencari jalan instan. Perhatian soal pendidikan sangat penting, termasuk mendorong keterbukaan institusi pendidikan Indonesia dengan dunia luar. Hal itu butuh intervensi pemerintah.

Kesimpulannya, mungkin skenario ini bisa ditawarkan dan dicoba pemerintah. Setidaknya, sekedar dibaca saja. Terima kasih

Liberalisasi Untuk Mengatasi Harga Pangan

2011-02-17T03:11:00.000-08:00

Harga komoditas primer sejak terjadi oil boom pada tahun 2005 membuat harga komoditas tambang juga meningkat dan kemudian sempat mengalami penurunan kembali pada tahun 2008 karena adanya krisis. Setelah krisis pulih harga komoditas primer kembali mengalami tren kenaikan, bahkan harga komoditas pertanian yang sebelumnya relatif stabil pun mulai merangkak naik sejak tahun 2009 dan mencapai puncaknya pada akhir tahun 2010. Kondisi ini mendorong ekspektasi inflasi sehingga Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga untuk menjaga laju pertumbuhan inflasi. Lambatnya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan ikut menambah kekhawatiran pasar sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian.

Rakyat miskin semakin terbebani dengan harga pangan yang meningkat, terutama kalangan pedagang makanan. Tidak seperti pedagang di pasar yang dapat menetapkan harga berbeda setiap harinya, pedagang makanan tidak dapat menyesuaikan harga dengan cepat karena takut kehilangan konsumen (price rigidity). Untuk ke depannya, Indonesia perlu belajar dari Rusia dengan tidak menggantungkan pangannya kepada Negara lain. Hal ini dilakukan Rusia karena awalnya ketersediaan pangan awalnya sangat bergantung dari Negara lain sehingga mengalami krisis pangan pada tahun 1990-an. Sejak itu Rusia membangun sektor pertaniannya secara besar-besaran untuk menghindari ketergantungan pangan.

Berbagai permasalah di bidang hukum yang tidak kunjung selesai belakangan ini seolah mengalihkan pandangan kita dari permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Tingginya harga komoditas terutama cabai menyulitkan masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan sembilan solusi untuk atasi lonjakan harga pangan yaitu pendekatan dari hilir ke hulu, kebijakan fiskal khusus untuk pangan, supply dalam negeri diminta untuk dapat memenuhi permintaan nasional, cadangan makanan di BULOG harus kuat, peningkatan produktivitas pangan, ketahanan pangan dari tingkat keluarga, pencegahan penyelundupan pangan, prediksi pangan harus akurat, dan regulasi untuk pengamanan lahan pertanian. Tentu kita semua berharap agar solusi tersebut berhasil dijalankan sehingga tercapai stabilitas harga pada tahun ini.

Lonjakan harga pangan tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di berbagai Negara lain karena cuaca ekstrem di berbagai Negara dan mengakibatkan inflasi meningkat dengan cepat. Wacana liberalisasi pangan untuk menangani harga pangan yang melonjak pun muncul, termasuk dari Presiden World Bank, Robert Zoellick. Harga pangan yang tinggi membuat beberapa Negara khawatir dan memutuskan untuk menetapkan larang ekspor komoditas pangan khususnya kebutuhan pokok. Tentunya hal ini akan memperburuk keadaan bagi Negara-negara yang kesulitan pangan dan justru semakin mendongkrak harga pangan.

Tentunya wacana liberalisasi pangan juga perlu diperhatikan. Belajar dari krisis pangan pada tahun 2008 dimana akibat musim panas di Rusia, Vladimir Putin menghentikan ekspor gandum sementara karena takut kembali terjadi krisis pangan. Beberapa Negara juga melakukan hal yang sama karena khawatir terjadi kekurangan pasokan, namun justru terjadi krisis pangan. Oleh karena itu Negara-negara yang tergabung dalam G20 didesak untuk memprioritaskan permasalahan ini dengan menghapus larangan ekspor. Melalui G20, Indonesia dapat berperan dalam mengatasi permasalahan global ini. Dengan terbukanya ekspor pangan, maka akses kepada Negara-negara yang kesulitan pangan menjadi lebih mudah sehingga diharapkan harga pangan akan kembali stabil. Oleh karena itu, jangan terus terpana oleh permasalahan lain dalam negeri yang tidak kunjung terselesaikan. Secepatnya kita harus memperbaiki stok pangan untuk tahun ini dan merevitalisasi lagi fungsi BULOG sebagai stabilisator harga pangan.

Jangan Abaikan Jaring Pengaman Sosial Dalam Menghadapi ACFTA

2010-10-04T07:03:00.000-07:00

Permasalahan
Sebelum menandatangi hubungan kemitraan strategic CAFTA, hubungan antara China dengan ASEAN mengalami pasang surut atau fluktuatif. Dalam paper ini saya akan memfokuskan hubungan antara China dengan Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa otoritarian dengan demokrasi tidak pernah mengalami suatu hubungan harmonis secara sustainable. Pada tahun 1950 dan 1960an hubungan Indonesia dengan China memang harmonis, namun ketika kudeta oleh komunis pada tahun 1965 membuat hubungan dengan China dibekukan. Namun sejak tahun 1970, kebijakan politik luar negeri China membuat hubungan kembali membaik dengan berbagai terobosan seperti tidak mendukung pemberontakan oleh komunis di Negara lain, masalah kewarganegaraan China di negeri lain, dan keterlibatannya dalam hubungan dengan ASEAN.

Meski hubungan dengan Indonesia telah membaik, banyak perbedaan kondisi-kondisi antar kedua Negara. Diantara perbedaan itu misalnya di Indonesia terdapat UMR sedangkan China tidak; di Indonesia terdapat asosiasi buruh sedangkan di China tidak; China mempekerjakan napi sebagai buruh sedangkan Indonesia tidak; China merupakan Negara otoriter sedangkan Indonesia merupakan Negara demokrasi. Oleh karena itu banyak pihak yang menilai bahwa CAFTA akan sulit dilakukan.

Perekonomian baik yang bertumpu pada pasar maupun pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun bedanya, proses dari sistem pasar dalam mengatasi kemiskinan berjalan lebih lambat ketimbang melalui peran pemerintah. Saat terjadi ketimpangan pasar, pemerintah harus memiliki posisi yang lebih kuat untuk membangun sebuah “Jaring Pengaman Sosial”, namun perlu digarisbawahi bahwa kebijakan ini hanya bersifat reaktif.

Sistem jaring pengaman merupakan suatu syarat keberhasilan dari free trade area. Uni Eropa membuat “Social Pact” saat mereka sepakat untuk melakukan free trade area antar sesama anggota. Saat India meliberalisasi perdagangannya, banyak pertentangan yang terjadi di dalam negeri. Dalam jangka pendek India memang mengalami dampak negatif seperti masalah penangguran dan lapangan pekerjaan, namun dalam jangka panjang nilai ekspor India mengalami peningkatan yang signifikan.

Dalam rencana penggabungan JAMSOSTEK, TASPEN, dan ASKES menjadi satu atap yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perusahaan menolak karena dengan penggabungan itu berarti mereka arus membayar premi yang lebih besar untuk keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Perusahaan mengatakan jika SJSN diterapkan maka daya saing akan turun. Jika kita melihat Jerman mampu membayar 30 persen, bahkan Singapura mampu membayar 40 persen untuk keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya. Padahal jika kita melihat nilai ekspor Singapura mencapai 3 kali lipat nilai ekspor Indonesia. Ini menunjukkan bahwa produktivitas pekerja justru naik dengan adanya sistem jaminan sosial tersebut. Dengan pengalaman dari Uni Eropa dan India, Indonesia dapat belajar untuk membuat suatu skenario sebagai kebijakan seat-belt atas dampak negatif yang ditimbulkan CAFTA dalam jangka pendek.

Analisa
China-ASEAN integration seperti Uni Eropa, sayangnya, meningkatnya sistem pasar dengan free trade ASEAN tidak diikuti dengan sistem jaminan sosial seperti di Eropa. Kita membuka diri tanpa punya suatu pengaman, kondisi ini membuat ancaman dampak negatif free trade yaitu kemiskinan akan meningkat. Pengentasan kemiskinan akan sangat lambat apabila dilakukan hanya melalui program-program Ad Hoc (program yang hanya sekedar manuver politik) tanpa melalui suatu institusional. Di Indonesia, program pengentasan kemiskinan yang sejak tahun 2004 merupakan proram-program bersifat jangka pendek dimana bentuknya berupa direct kepada masyarakat. Program tidak dirancang untuk jangka panjang dimana pemberdayaan, pelatihan, dan tambahan modal lebih digiatkan demi kemandirian rakyat (tahun 2007 baru PNPM yang muncul sebagai kebijakan pengentasan kemiskinan jangka menengah).

Peningkatan anggaran memang menurunkan kemiskinan, namun sayangnya perubahan tersebut tidak proporsional jika dilihat dari slopenya. Anggaran pengentasan kemiskinan terus naik berlipat ganda namun angka kemiskinan hanya sedikit mengalami penurunan. Jika kita membandingkan dengan penurunan angka kemiskinan di negara-negara ASEAN dan China, penurunannya sangat cepat dan signifikan.

Sistem pasar tidak dapat ditolak, free trade harus ada, namun jaring pengaman sosial juga harus ada, built in, dan fair. Jaring pengaman sosial yang built in lebih merupakan social protection seperti jaminan hari tua dan pendidikan, oleh karena itu harus ada mekanisme bahwa dimana pun orang miskin berada harus tetap dilayani. Dari segi pendanaan, harus ada lembaga khusus yang menangani ASKES, JAMSOSTEK, dan TASPEN (saat ini proses penggabungan menjadi satu atap yaitu SJSN sedang dalam taap pembahasan). Dengan begitu pembiayaan akan menjadi jelas dan tidak terpisah, serta sasaran pasarnya mencakup semua orang (tidak segmented terhadap golongan tertentu). Masalah yang kemudian muncul adalah banyaknya tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal mencapai 70 persen. Dalam sektor informal tidak ada sistem gaji sehingga tidak bisa dipotong untuk jaminan sosial. Oleh karena itu, sistem jaminan sosial yang mencakup sektor informal menjadi syarat keberhasilan.

Konsekuensi dari sistem pasar adalah peranan sektor nontradable meningkat, sebaliknya peranan sektor tradable justru turun. Padahal penyerapan tenaga kerja di sektor nontradable formal sedikit, sedangkan yang tidak tertampung akan masuk ke sektor nontradable informal yaitu perdagangan. Karena deindustrialisasi, akan ada sebagian orang yang tidak tertampung di sektor nontradable modern dan industri manufaktur, kemudian orang ini akan kembali ke sektor pertanian. Proses ini membuat ketimpangan dan kesenjangan meningkat dan pada akhirnya koefisien Gini akan naik.

Kelas menengah yang kuat sangat penting bagi suatu negara untuk perkembangan politik yang modern, sementara itu kelas menengah yang kuat hanya akan terbentuk dari pembangunan yang seimbang (tidak deindustrialisasi). Dalam kasus deindustrialisasi di atas (manufaktur turun, pertanian naik), produktivitas sektor pertanian akan menurun dan mengakibatkan kelas menengah di Indonesia tidak akan kuat. Jika dibandingkan dengan negara lain, kelas menengah kuat disebabkan karena terdiri dari buruh di sektor industri sehingga proses industrialisasi tidak boleh terganggu.

Kecenderungan deindustrialisasi di Indonesia perlu diwaspadai, jika melihat kontribusi ekspor manufaktur dalam total ekspor sejak tahun 2004 menurun hingga tahun 2007. Padahal dalam peranannya terhadap GDP, sektor manufaktur selalu menyumbang diatas 20 persen sejak tahun 2004 sampai dengan 2008. Dengan liberalisasi perdagangan, dimana sektor manufaktur akan turun dan sektor pertanian akan naik, tentu hal ini akan berdampak pada GDP Indonesia.

Pada akhirnya sering dilupakan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan ini dijalankan seiring dengan kebijakan untuk menggalang kerjasama ekonomi regional. Kebijaksanaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap Negara akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila melakukan integrasi ekonomi ini secara bersama-sama daripada sendiri-sendiri. Kerjasama regional hanya membantu memperkuat, tetapi tidak dapat menggantikan upaya-upaya “nasional” seperti dibidang politik, ekonomi, dan sosial yang harus dilaksanakan agar mampu mengambil bagian dalam proses CAFTA ini. Di Indonesia, free trade area dilaksanakan dari atas yang bersifat “state-centric” atau terpusat pada Negara. Artinya, unit analisanya adalah Negara dan bukan manusia (penduduk, masyarakat, rakyat). Free trade area yang berhasil dan langgeng adalah yang berasal dari bawah, dengan kata lain terbukanya peluang pemberdayaan masyarakat, karena peran masyarakat warga (civil society) sangat penting sementara kelembagaan sosial politik di Indonesia masih sangat lemah seperti sekarang ini.
Pembentukan free trade area memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pasar bagi anggotanya , Indonesia juga memiliki peluang untuk meningkatkan akses pasar yang luas ke China serta melakukan transfer teknologi melalui proses learning by doing.

Kesimpulan
Dari pemaparan diatas, terdapat beberapa dampak dari perjanjian CAFTA. Masalah tersebut antara lain masalah ketenagakerjaan seperti system jaminan sosial, pertambahan angka kemiskinan berdasarkan studi di berbagai Negara berkembang hingga deindustrialisasi dengan perpindahan tenaga kerja. Oleh karena itu sistem jaminan sosial yang ada saat ini perlu diperbaiki. Seperti halnya di Indonesia, saat ini Social Pact di Eropa sedang dalam tahap perumusan kembali karena masih ada pihak-pihak yag belum tercakup di dalamnya seperti perempuan, imigran, dan sektor informal. Job promotion merupakan suatu hal krusial untuk pertumbuhan ekonomi untuk sistem jaminan social di masa depan. Selain itu Social Pact juga membahas masalah unstable employment, part time dan temporary work, unemployment, dan gaji rendah yang membuat tidak bisa pensiun dengan keadaan yang memadai.

Saya Hanyalah Seorang Filsuf Gadungan

2010-05-16T09:45:00.001-07:00

Menjadi seorang ekonom di Indonesia sepertinya bukanlah sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Masih banyak orang yang tidak tahu siapa sebenarnya ekonom itu, apa yang mereka kerjakan, dan kenapa mereka harus ada? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan selalu dibahas oleh orang-orang awam yang menganggap bahwa tanpa adanya ekonom pun ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Buktinya kebanyakan para menteri-menteri kita dibidang ekonomi sebagian besar diisi oleh para politikus yang tidak mempunyai background ekonomi yang mumpuni.

Jangankan menjadi menteri, untuk menjadi seorang ekonom yang membutuhkan kepekaan dan analisa ekonomi yang tajam sungguhlah tidaklah mudah. Hal-hal yang sepele seperti opportunity cost bisa saja dipandang secara berbeda-beda oleh mereka yang menganggap diri mereka sendiri sebagai ekonom. Padahal sebenarnya tidak sesimple itu pekerjaan seorang ekonom.

Kita melihat banyak sekali orang yang mengaku sebagai seorang ekonom, tetapi konsep dasar ekonomi saja mereka tidak paham. Bagaiman cara berpikir ekonomi yang sebenarnya pun seperti masih sulit mereka cerna. Kebanyakan ekonom gadungan sekarang lebih paham politik, mengaitkan sejarah, membuka sumber dari wikipedia, dan menambah sedikit kata-kata ekonomi yang familiar didengar orang.

Memang fungsi seorang ekonom adalah mempermudah atau menyaring satu hal yang complicated menjadi hal suatu kalimat yang bisa dipahami oleh tukang becak sekalipun. Tetapi kebanyakan sekarang para ekonom gadungan ini justru semakin memutarbalikkan logika berpikir ekonomi serta membuat ekonomi menjadi sesuatu yang membingungkan dengan bahasa yang ekonom sendiri pun jarang mendengarnya. Tidak sedikit pula yang pada akhirnya justru mempermudah masalah seenak jidat mereka.

Jika kita membaca buku karangan Daniel Hamermesh yang berjudul Economics is everywhere dan Economic Naturalist karangan Robert H. Frank sungguh sebenarnya ekonomi itu adalah sesuatu hal yang membutuhkan analisa dan konsep dasar yang sangat kuat. Banyak kondisi yang mempunyai bermancam-macam solusi. Bahkan diantara para ekonom sendiri pun akan menghasilkan jawaban yang berbeda.

Inilah yang seharusnya disadari sejak awal oleh para ekonom gadungan ini. Lebih menjadi seorang filsuf gadungan seperti saya yang bisa ngomong seberat dan setinggi mungkin asalkan tidak merusak alur berpikir orang awam. Lebih indah menjadi seorang filsuf gadungan yang kalau salah pun tidak akan dipermasalahkan orang karena tidak akan ada yang dirugikan. Bahkan lebih baik menjadi seorang filsuf gadungan, karena kebijakan yang kami buat hanyalah bagaimana caranya agar dunia ini bisa dibedah lewat pemikiran-pemikiran yang terlihat agak keren.

Mulai dari Bibit-Chandra Sampai Obama, Habis Ini Apalagi

2010-03-21T06:36:00.000-07:00

Beberapa bulan yang lalu atau lebih tepatnya diakhir tahun 2009, Indonesia digemparkan dengan kasus Bibit-Chandra. Entah karena kasus yang mereka buat atau perlakuan yang mereka dapatkan, namun masalah ini diperbincangkan oleh hampir semua elemen masyarakat. Mulai dari pemulung hingga petinggi negeri ini heboh.

Banyak yang kontra namun tidak sedikit pula yang mendukung proses hukum yang harus dijalani oleh Bibit-Chandra. Alasan mereka sederhana, didalam payung hukum tidak ada yang memperoleh perlakuan istimewa. Apakah mereka Presiden, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau hanya masyarakat biasa.

Okelah masalah ini telah selesai, namun ternyata kehebohan yang terjadi di Indonesia tidak berhenti disana. Ada kasus yang digadang-gadangkan bakal mirip dengan kasus Watergate di AS. Beberapa saat setelah kasus Bibit-Chandra selesai muncullah kasus century. Negeri ini begitu heboh siang malam membahas polemik ini. Media tak henti-hentinya menjadikan masalah Century menjadi Headline utama mereka. Seolah-olah hidup kita cuma menyangkut masalah Century.

Akibat dari Centurygate wannabe ini, banyak pihak yang menuntut pihak-pihak yang terkait untuk mundur. Bahkan adanya wacana pemakzulan presiden ikut meramaikan kasus ini. Media lagi-lagi memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan rating yang tinggi. Hal yang bisa membedakan mana yang benar dan salah sudah menjadi sesuatu yang abu-abu. Kita bahkan tidak tahu mana yang benar dan mana yang memanfaatkan kesempatan dari kasus ini.

Century telah usai (di lingkup DPR), dimana DPR merekomendasikan agar kasus ini dibawa ke ranah hukum dan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Kita berharap agar kasus ini bisa segera diselesaikan. Siapa yang bersalah harus kita hukum dan mereka yang benar harus diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Century usai, adalagi masalah pro kontra kedatangan Presiden ke-44 AS, Barrack Hussein Obama. Ada kelompok masyarakat yang secara jumlah termasuk kelompok minoritas menentang kedatangan Obama. Padahal kita tahu bahwa Obama datang kesini dalam rangka kunjungan dan melepas kerinduannya terhadap negeri yang pernah ditinggalinya selama empat tahun. Kelompok yang kontra menganggap bahwa Obama merupakan pemipin sebuah negara yang telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Irak dan Afghanistan, namun apabila kita menggunakan akal sehat dan rasionalitas sebagai seorang manusia, hendaknya kita paham bahwa Obama telah berusaha untuk menyelesaikannya. Penjara Guantanamo dalam waktu dekat akan segera ditutup. Pasukan di Irak juga akan ditarik, hanya pasukan di Afghanistan yang masih tetap bertahan. Itupun karena keinginan Afghanistan sendiri.

Memang Obama tidak jadi datang dan diundur menjadi bulan Juni. Namun lagi-lagi kita harus menghadapi masa-masa yang sama ketika para penentang Obama kembali berteriak menyangkut penolakan mereka terhadap kedatangan Obama.

Masalah Obama juga telah selesai. Lantas apalagi masalah yang akan mendatangi Indonesia. Menurut hemat saya, si "Rising Star" Susno Duaji mulai mendatangkan makanan baru bagi media dan masyarakat Indonesia. Tokoh yang kita kenal sebagai penyebab terjadinya kasus Cicak dan Buaya ini sekarang memunculkan sebuah isu baru. Dia membocorkan masalah makelar kasus dikalangan petinggi Polri.

Dalam waktu dekat kasus ini mungkin akan memenuhi headline-headline di media cetak dan elektronik. Kita belum bisa mengetahui dan mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, namun hendaknya kita membaca lagi awal dari tulisan ini. Bahwa pernah terjadi kasus kriminalisasi petinggi KPK. Dan otak dibalik itu semua adalah Susno Duaji. Dalam sebuah tweet di twitter saya pernah menggambarkan Susno Duaji sebagai "From Susno to Hero". Mungkin ada yang menyebutnya sebagai "Buaya Putih", tapi ada baiknya kita melihat kembali rekam jejak beliau. Tidak ada asap yang ditimbulkan tanpa didahului oleh sebuah kobaran api. Dan mungkin ada makna dibalik manuver Si Buaya Putih ini. Tinggal kita lihat saja bagaimana akhir dari cerita ini.

Antara Politik, Ekonomi, dan Hukum

2010-01-07T23:31:00.000-08:00

Disaat orang-orang ribut masalah kriminalisasi KKP, skandal Centura, dan pansus-pansus Dewan Parpol Kolot, saya tidak mau ambil pusing untuk menyikapi kasus-kasus tersebut. Terkadang saya sendiri masih heran kenapa orang-orang itu banyak omong merasa lebih pinter dari Profesor atau pejabat-pejabat Bank Penguasa. Banyak ekonom-ekonom kelas karbit tiba-tiba muncul dengan analisa murahan menyatakan bahwa Menteri Duit telah melakukan kesalahan. Jika saya jadi mereka, tentu saya akan malu berbicara dan mengeluarkan pertanyaan tidak penting seperti itu kepada Profesor. Kebetulan salah satu dari pejabat Bank Penguasa itu adalah dosen saya di Universitas Tanah Air, ia sering bercerita dan menggerutu seputar kebodohan dan ketidaktahuan Dewan Parpol Kolot. Ia pernah bercerita :

“Waktu pertama saya dipanggil, saya ketawa-ketawa karena pertanyaan mereka lucu-lucu dan tidak penting tetapi setelah itu mereka marah dan bilang saya tidak sopan. Akhirnya keesokannya saya diam aja. Kalian jangan jadi seperti mereka yang tidak tahu apa yang mereka omongin ya.”

Akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan persoalan hukum yang tidak pernah beres di negeri ini. Mulai dari kasus Antaburi Aar, Soson Buadji, dan yang terakhir yang saya lihat adalah kasus kecelakaan lalu lintas di Selo. Saya pun mulai muak dan sedikit mencurahkan unek-unek ini karena mirip dengan kejadian yang pernah saya dan teman-teman alami sewaktu pulang dari Ujung Keramik.

Kasus kecelakaan lalu lintas di Selo bermula dari sepasang suami istri naik motor dan ‘katanya’ tiba-tiba sang suami rem mendadak yang mengakibatkan istrinya terpental dan menabrak mobil Pantha. Kemudian di persidangan, sang suami divonis telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu istrinya. Konyol sekali jika membayangkan dan tentu bodoh jika mempercayai ada seorang suami yang tega melakukan itu.

Dari keterangan pengacara suami, diketahuilah informasi bahwa pemilik mobil Pantha tersebut adalah anggota Sipoli. Ia menyatakan bahwa mobil tersebut lah yang menabrak motor mereka dan menyebabkan kematian sang istri.

Saya tidak heran dengan kasus ini dan percaya pada keterangan pengacara karena saya pun pernah mengalami hal yang sama. Kejadian bermula ketika kami pulang dari daerah Ujung Keramik dan ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh ibu yang buru-buru datang rapat sehingga ia melewati batas marka jalan. Hal pertama yang ibu itu lakukan adalah menelpon anaknya yang merupakan anggota Sipoli di daerah itu. Lalu kami dibawa menuju kantor Sipoli dan supir kami pun dicoba untuk dijebak dan disalahkan dengan cara memeriksa SIM dan STNK, tipuan gambar, penyalahgunaan wewenang mobil dinas, dll. Sementara si ibu tidak tersentuh dari pemeriksaan, padahal sampai sekarang tidak jelas apakah ia memiliki SIM atau tidak. Beruntung Kepala Sipoli Daerah tersebut merupakan orang yang jujur dan saya salut kepadanya yang berani memarahi tingkah laku anak buahnya.

Terinspirasi dari perkataan Aman Raus salah satu tokoh politik Negara ini tadi pagi, kurang lebih ia berkata :

“Dulu ketika Nabi Isa melewati tempat wanita yang akan dirajam, ia menyuruh orang yang belum pernah melakukan zina sebagai yang pertama melempari wanita tersebut, namun apa yang terjadi adalah tidak ada satupun yang memulai untuk melempari wanita itu. Ini berarti semua orang itu pernah melakukan zina. Sama seperti kasus di Negara ini ketika ada masalah, baik KKP, Sipoli, The Jack, dan Mr. Pres pun tidak ada yang berani memulai.”

Mudah-mudahan masih ada dari kita yang belum pernah melakukan zina yang berani untuk melempari yang salah. Seperti sebuah quotes menarik, The first lesson of economics is scarcity : There is never enough of anything to satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics. Kondisi ini akan lebih parah bila penegak hukum pun masih tidak bisa berdiri dengan jati diri yang seharusnya.

Luna Maya, Sri Mulyani, dan Bank Century

2009-12-19T03:30:00.000-08:00

Aneh, itulah kata pertama yang keluar dari benak saya ketika melihat polemik yang terjadi di Indonesia. Segala sesuatu menjadi tidak terkendali dan sangat tidak logis. Privasi seorang manusia biasa sudah menjadi barang yang mahal dan harus dibeli layaknya private goods. Kenapa tidak? Seorang Luna Maya yang notabenenya sama dengan 220 juta rakyat Indonesia lainnya tidak bisa memperoleh kehidupan yang bebas seperti yang diperoleh oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Bahkan ketika ingin menonton ke bioskop pun dia terus dibuntuti oleh para wartawan inpotenmen.

Sebagai manusia dan rakyat biasa, Luna Maya mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang aman dari segala tekanan dan kejaran para wartawan. Memang tidak bisa dipungkiri, dia dibesarkan oleh wartawan inpotenmen, tetapi apakah didalam kode etik jurnalistik para wartawan inpotenmen diberikan hak yang istimewa untuk "menganggu" kehidupan seorang warga negara. Disaat inpotenmen memberitakan kehidupan pribadi para artis, si artis tidak bisa menuntut. Tetapi dikala sang artis khilaf, wartawan inpotenmen ini merasa mereka dilecehkan dsb. Aneh.....

Selain masalah Luna Maya, ada juga berita mengenai menteri keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Tuntutan untuk mengundurkan diri atau pun non-aktif sebagai menteri keuangan menjadi salah satu imbauan dari pansus angket century. Alih-alih ingin terkesan heorik dimata masyarakat , para "anggota dewan yang terhormat" membuat sebuah keputusan yang sangat aneh. UUD 1945 tidak pernah menyatakan adanya istilah non-aktif dalam jajaran kabinet. Lantas, para "anggota dewan yang terhormat" mengusulkan sebuah imbauan yang tidak sesuai dengan konstitusi tertinggi negara. Kita tidak tahu apa yang didalam benak mereka semua. Apakah memang berniat untuk mengusut tuntas permasalahan yang dialami oleh negara, atau sekedar mengendus sebuah jabatan? Lagi-lagi Aneh...............

Terakhir, ada bank yang bernama BCL (Bank Century Lagi). Sebuah bank yang dianggap sudah bobrok semenjak berdiri. Ketika perekonomian dunia beserta Indonesia mengalami guncangan diakhir tahun 2008 banyak pendapat yang menginginkan kebijakan yang cepat dari pemerintah untuk menghindari dampak buruk (sistengik) dari bobroknya BCL ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh sosok yang menginisiasi dibentuknya pengusutan kasus BCL ini. Beliau yang tidak boleh disebut namanya ini sekarang maju sebagai calon ketua Partai Amanat Mana Gue Tau (PAM GT). Pendapat beliau yang tidak boleh disebut namanya tersebut bisa dicek di majalah tempo. Suatu waktu orang bisa mengatakan pemerintah harus begini, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa yang mereka sarankan kepada pemerintah dianggap sebagai suatu kebijakan yang salah. Untuk terakhir kalinya saya bilang, Aneh..................

NB: Untuk kemiripan nama, karakter atau pun perilaku, itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Bukan fiktif, namun benar-benar ada....

Pembajakan Teknologi : Baik Atau Buruk?

2009-10-15T21:05:00.001-07:00

Tertarik dengan sebuah statement Emil Salim di kelas Esdal, saya mencoba memberikan pendapat tentang trade off antara kemiskinan dengan pembelian teknologi. Bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia, masalah kemiskinan adalah hal utama yang harus dibenahi. Namun bukan suatu perbincangan ekonomi apabila tidak ada the other hand. Di sisi lain, biaya mahal pun harus dikeluarkan untuk mendapatkan teknologi untuk mendukung peningkatan kapasitas output, peningkatan kualitas, hemat, rendah emisi dan sebagainya.

Thomas Robert Malthus pernah berkata bahwa dalam jangka panjang manusia akan mati kelaparan. Tak ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu, karena kenaikan supply makanan terbatas, sedangkan "pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga eksistensi manusia." Namun seperti yang kita tahu, teknologi menjawab semua permasalahan itu.

Masalah utama adalah dana terbatas untuk membeli teknologi tersebut. Ada 2 opsi, mengutamakan alokasi kepada kemiskinan dan ‘membajak’ teknologi seperti yang dilakukan China, atau membeli teknologi dan dengan sendirinya masalah kemiskinan dapat berkurang?

Sebagai contoh, dunia memiliki masalah bersama yaitu pemanasan global namun tanggung jawab setiap Negara tidak sama/berbeda. Perjanjian untuk sama-sama mengurangi emisi akan merugikan bagi perekonomian dalam jangka pendek, terlebih lagi untuk mendukungnya perlu penggunakan teknologi yang rendah emisi. Kita memiliki niat baik untuk menjaga lingkungan, namun sekali lagi dengan alokasi dana terbatas. Aspek lingkungan memang tidak akan dilihat oleh ekonomi mainstream, namun perlu adanya suatu Driving Force didalam ekonomi.

Silahkan memilih opsi disertai alasan atau berikan opsi sendiri jika punya. Terima kasih.

Ekonom Harus Belajar Fisika!!!

2009-09-30T03:12:00.000-07:00

Sepertinya lapangan pekerjaan bagi lulusan economics akan semakin sempit, betapa tidak begitu melihat persaingan saat ini. Setelah anak matematika, hukum, ataupun politik yang sering merebut ‘lapak’ anak ekonomi, kini pesaing baru dengan kompetensinya muncul yaitu fisikawan. Ekonofisika kini hadir menjadi sebuah terobosan baru yang memperbaiki analisa ekonomi lama.

Mungkin ekonofisika mulai ramai diperbincangkan sejak Konferensi Ekonofisika Internasional di Bali pada Agustus 2002. Sejak saat itu Robert F. Engle menemukan analisis data deret waktu ekonomi dengan variansi yang berubah menurut waktu. Selain itu, Clive W. J. Granger juga menemukan tren umum (kointegrasi) data deret waktu ekonomi keuangan. Hal ini yang kemudian membuat mereka berdua meraih nobel ekonomi tahun 2003. Pada akhirnya, ekonofisika menjadi diskursus baru yang terus berevolusi dan memperkaya dirinya sendiri dengan berbagai perangkat teknis matematika dan fisika yang bahkan juga menyentuh disiplin ilmu di luar fisika.

Ekonofisika digunakan untuk menganalisa pergerakan harga saham, kurs valuta asing, GDP, GNP, inflasi, dan data-data lain yang muncul sebagai proses stokastik nonstasioner. Jika sebelumnya kita hanya mempelajari model-model regresi linier untuk mengestimasi, kini telah hadir ekonometrika deret waktu dengan latar belakang matematika dan statistika yang sarat dengan data-data ekonomi keuangan dan demografi. Melihat pentingnya aplikasi dalam hal analisis kita sebagai calon ekonom, sepertinya kita perlu mempelajari kembali beberapa teori fisika yang njelimet itu.

Sepertinya ekonofisika akan jauh lebih sulit daripada fisika. Sesuai dengan pernyataan nobelis fisika Murray Gellmann dalam bukunya The Quark and the Jaguar, “Fisika yang berbicara tentang partikel mati (yang tidak memiliki kehendak) saja sudah sulit, maka dapat dibayangkan kerumitan yang terkandung dalam ekonomi tatkala harus berbicara soal manusia dan agen-agen ekonomi yang memiliki kehendak, harapan, dan system kognitif.”

BOP-B: Just an Ideas (part 2)

2009-08-28T05:51:00.001-07:00

(melanjutkan posting sebelumnya)...Apa arti 3 langkah perubahan yang kita lakukan?
Melalui lembaga yayasan beasiswa yang dikelola Universitas (sebut saja suatu saat UI punya yayasan "Makara Foundation") dan kerjasama badan khusus pengkoordinir dana beasiswa departemen pemerintah, informasi akan tersalurkan seara lebih fokus. Peserta didik yang ingin masuk di PTN tertentu langusng berhubungan dengna pihak bersangkutan. Tidak menutup kemungkinan juga mencari sendiri lembaga swasta.(ingat problem 1).

Berikutnya revolusi kebijakan fiskal terfokus untuk memperbanyak jumlah penyedia scholarship. Sasarannya jelas perusahaan-perusahaan besar. Apalagi melihat kenyataan banyak perusahaan besar yang menunggak pajak. Lebih baik memberikan mereka keringangan lewat kompensasi pendidikan.(ingat problem 2)

Makna penting dari pola pembiayaan ini setidaknya ada 3 hal. Pertama, perubahan paradigma dari meminta keringanan menjadi usaha mencari tambahan dana, hal ini juga mempersiapkan mahasiswa Indonesia bersekolah ke luar negeri. Kedua, ada perubahan moral hazard, keringanan BOP-B memang menyediakan biaya yang ringan tapi (tanpa mengurangi respek terhadap mahasiswa penerima BOP-B) hal ini tidak berpengaruh banyak pada motivasi mereka. Lewat beasiswa, mahasiswa kurang mampu justru terpau untuk belajar lebih giat yang menjadi human capital tersendiri bagi mereka di masa depan.

Ketiga, sistem ini membantu kemudahan transparansi keuangan universitas. Dana operasioanal dihitung seara tepat (sesuai proporsi yang boleh ditanggung peserta didik), lalu di bagi sejumlah kapasitas mahasiswa. Sehingga merek bisa memprediksi dengan baik kekurangan dana dan bisa fokus mengalokasikan dana untuk researh. Sistem ini juga meningkatkan tingkat fairness penerimaan mahasiswa. Tidak ada alasan mahasiswa diterima karena ia lebih "berduit" (lewat jalur tambahan diluar jalur resmi) daripada calon lain yang punya kompetensi lebih namun kemampuan finansial lemah, sebab dana operasional sudah diperhitungkan sebelumnya.

Skema ini masih "jauh api dari panggang", tetapi bukan tidak mungkin. Semoga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

BOP-B : Just an Ideas (part 1)

2009-08-28T05:50:00.000-07:00

Keywords: fixed tuition fee, beasiswa, swasta, PTN, dan kebijakan fiskal,

Apa yang coba diangkat sebenarnya merupakan sebuah skema pembiayaan. Pola yang selama ini didominasi oleh pemerintah sedikit berubah dengan memasukkan unsur swasta. Ide ini di mulai, setelah melihat betapa sistem BOP-B yang berbasis price discrimination sering meninggalkan masalah. Assymetric information, distorsi perilaku, dan "kebocoran" (karena tidak mampu menangkap willingness to pay tiap individu). Sebuah inefisiensi atau dalam bahasa non-ekonominya terjadi ketidakadilan.

Berangkat dari kondisi tersebut kigendeng justru cenderung menawarkan penghapusan BOP-B. Alternatifnya justru sebuah sistem fixed tuition fee artinya seluruh biaya ditanggungkan ke peserta didik dengan besar biaya yang sama. Menutup kesempatan orang miskin? Di sinilah peran swasta dan pemerintah bertemu. "Keadilan" yang dituju dicapai lewat sebuah program beasiswa. Peserta didik yang merasa tidak mampu harus mencari beasiswa untuk membayar uang kuliah. Sedikit kejam? Poin utamanya adalah mengalihkan bentuk keringanan pendidikan menjadi beasiswa. Sebuah perubahan paradigma dari mengharap keringanan menjadi mencari tambahan pembiayaan.

Sumber beasiswa diharapkan berasal dari 3 scholarship agent. Pihak swasta (perusahaan), pemerintah, dan universitas. Lubang besar dari ide ini ada 2, yaitu sulitnya akses informasi beasiswa (problem 1) dan jumlah pendonor (problem 2) termasuk besar dana yang tersedia untuk beasiswa. Satu-persatu akan kita bahas.

Dua problem itu dapat dipecahkan jika ketiga scholarship agent berfungsi dengan optimal. Caranya, paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan:
1. Yayasan Beasiswa PTN.Pihak Universitas seharusnya memiiki satu yayasan tersendiri yang khusus menyediakan beasiswa bagi peserta didik.
2. Beasiswa Departemen.Tiap departemen kementerian harus memiliki alokasi dana beasiswa untuk tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya dikoordinir oleh pemerintah dibawah Depdiknas agar dikelola database-nya sehingga bisa disosialisasikan kepada PTN
3. "Menjamurkan Beasiswa".Pemerintah membuat sebuah revolusi kebijakan fiskal dengan memberi keringanan pajak pada perusahaan yang mempunyai CSR berupa yayasan beasiswa atau pendidikan (sebab pada umumya scholarship foundation lebih sering menjadi tax avoidance alih-alih tanggung jawab sosial)

Masalah BOP-B (Ngapain Repot)

2009-08-26T07:16:00.000-07:00

Teman-teman yang sama-sama tinggal di rumah economica sedang ribut memikirkan kemungkinan adik-adik mereka terancam untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi, terutama di Universitas Indonesia. Sebuah empati yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh mereka. Sehingga masalah BOP-B menjadi topik yang sering kami bahas di rumah. Namun tidak ada untungnya bagi kita jika selama ini kita tidak bisa berbuat banyak demi hajat hidup adik-adik yang pantas mengecap pendidikan di UI.

Argumen saya adalah masalah BOP-B ini pada hakikatnya merupakan masalah yang berawal dari adanya kesalahan implementasi pelaksanaan BOP-B itu dilapangan. Buruknya sistem dan teknis pelaksanaan menyebabkan banyak orang yang nyalinya langsung menciut untuk mendaftar ulang. Kenapa? Betul kata teman-teman saya, adanya asymetric information, namun lebih tepatnya lagi imperfect information.

Akibat adanya imperfect information tersebut, para Maba menjadi takut untuk daftar ulang. Karena informasi yang dilampirkan di website UI mencantumkan biaya kuliah per semesternya mencapai Rp 5 juta untuk bidang sosial dan Rp 7,5 juta untuk bidang eksakta dan kedokteran. Dampak dari kecerobohan ini sangat jelas, orang menjadi ogah melanjutkan perjuangannya untuk menjadi mahasiswa UI.

Jika dikalkulasikan seorang mahasiswa jurusan filsafat, harus mengeluarkan uang kuliah (hanya untuk biaya semester) sebesar Rp 40 juta. Itupun dengan asumsi lulus empat tahun. Akan ada biaya tambahan, untuk biaya makan, kosan dsb. Hal ini tentu akan sangat berat bagi mereka yang orangtuanya berpenghasilan menengah ke bawah.

Demi mengurangi kebocoran dan banyaknya adik-adik kita yang enggan daftar ulang di UI, rektorat harus menyelesaikan rektorat failure yang terjadi ini. Apa yang harus dilakukan supaya masalah ini tidak berlarut-larut:

1. Evaluasi sistem BOP-B.
Hal ini wajib, mengingat dua tahun pelaksanaannya dan selalu saja bermasalah tiap tahunnya.
2. Transparansi keuangan UI.
Sejauh ini kita tidak pernah tahu kondisi keuangan UI dan sebenarnya berapa student unit cost yang harus ditanggung
3. Ada baiknya rektorat mendengarkan keluhan dan saran dari mahasiswa yang berhubungan langsung dengan sistem ini.
Jangan sampai malah mengekang kebebasan dan menutup gerak-gerik para mahasiswa yang berjuang untuk adik-adik mereka. Mereka tidak menuntut banyak, cuma menginginkan aksesibilitas bagi seluruh anak Indonesia.

Dengan adanya tindakan aktif dari berbagai pihak, kita harapkan masalah ini bisa cepat terselesaikan. Masalah ini jangan sampai membuat kita menjadi terpecah belah dan harus mengeluarkan surat pembekuan kegiatan bagi mereka yang berjuang untuk hak-hak mereka yang tertindas.

BOPB vs Flat

2009-08-26T06:01:00.001-07:00

Terkait dengan masalah pelaksanaan BOPB yang sedang ramai diperbincangkan, ada baiknya kita tinjau kembali secara filosofis sistem BOPB. Diawali dengan UI yang membutuhkan dana, maka berbagai opsi ditawarkan seperti menaikkan biaya sesuai student unit cost, subsidi silang atau menaikkan uang semesteran sebesar Rp 300,000 agar UI tetap survive. Seperti yang telah dijelaskan Jahen dibawah, bahwa BOPB merupakan 1^st degree of price discrimination atau perfect full price discrimination. Dengan adanya sistem ini maka akan terjadi kenaikan pembayaran bagi sebagian besar orang.

Secara konsep memang terlihat ‘adil’ bagi keuangan mahasiswa, namun yang terjadi saat ini adalah bukti kelemahan system ini yaitu kecurangan. Jika kita tinjau kembali, justru BOPB ini merupakan sebuah manifesto ketidakadilan bagi golongan menengah dan kaya. Mengapa demikian? Indonesia menggunakan sistem pajak progresif yang digunakan untuk didistribusikan kembali. Distribusi tersebut memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan atau untuk hal lain termasuk pendidikan. Artinya, dengan system BOPB ini maka golongan kaya akan ‘dimiskinkan’ dua kali.

Mungkin bagi golongan kaya hal ini tidak begitu bermasalah, namun coba bayangkan apa yang terjadi dengan golongan menengah. Coba kalkulasi antara pajak yang dibayarkan selama enam bulan dan kenaikan bayaran per semester (untuk golongan menengah rata-rata Rp 3,000,000) lalu bandingkan dengan tunjangan yang ia dapatkan dari pemerintah jika ia seorang PNS. Is it fair for the middle class? Belum lagi masalah akuntabilitas rektorat dalam penentuan besaran kebutuhan dan pendapatan. Selain itu kita harus menerima konsekuensi subsidi silang ini dengan penurunan kualitas mahasiswa UI. Tahun ini merupakan tahun dengan tingkat Drop Out tertinggi. Tidak perlu saya sebutkan alasannya.

Mahasiswa diberikan fasilitas yang sama satu dengan yang lainnya. Dengan system BOPB ini, siapa yang akan menjadi free rider? Oleh karena itu akan lebih baik jika kita kembali ke system pembayaran semula yaitu system flat yang sulit untuk dicurangi. Lagipula Gumilar pernah berkata “Hanya dengan menaikkan bayaran sebesar Rp 300,000 UI dapat tetap survive..” Sehingga tidak terlalu memberatkan golongan menengah dan lebih ‘adil’ bagi golongan kaya.

Mungkin selanjutnya akan timbul masalah baru seperti orang-orang yang tetap tidak mampu membayar. Mereka tetap harus mendapatkan keringanan melalui berbagai cara yaitu dengan dimotivasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak pemberi beasiswa, kerja/magang di salah satu instansi kampus, ataupun pure mendapat keringanan jika benar-benar tidak mampu. Masih banyak ladang-ladang uang bagi UI yang belum dimaksimalkan. Sesuai dengan UU BHP yang mengizinkan pihak universitas mencari uang sendiri dengan mendirikan perusahaan-perusahaan sendiri seperti PT Daya Makara. Selanjutnya tinggal bagaimana manajemen perusahaan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Jangan sampai dengan meningkatnya kebutuhan uang, UI menjadi mengabaikan kualitas dan membuat siswa-siswi pintar tapi tidak mampu menjadi takut untuk masuk UI. Biar bagaimanapun mereka tetap harus mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus dibebani masalah biaya.

BOP-B: A Lemon Problems for Middle Class

2009-08-24T19:53:00.001-07:00

Baru saja Prof. Der.Soz. Gumilar Soemantri dalam Kompas hari ini membuat klarifikasi bahwa BEM- UI tidak dibekukan. Tentu kita bingung kenapa muncul isu dibekukan? Kisruh ini dimulai dari ketegangan antara mahasiswa dan pihak rektorat yang masih belum jauh-jauh menyoal BOP (Biaya Operasional Pendidikan) Berkeadilan atau BOP-B

Tidak perlu sampai membolak-balik theory of justice-nya John Rawls, untuk melihat sisi adil mana yang sedang dipermasalahkan. Seharusnya BOP-B adalah price discrimination admission fee yang harus ditanggung sebagai bentuk "adil" bagi kesempatan belajar. Terdengar indah, tetapi kenyataannya pihak mahasiswa mampu menunjukkan "ketidakadilan" dari data-data primer dan sekunder (yang menurut mereka bisa dipercaya). Benarkah orang miskin tidak mendapat keringanan? Ada kebocoran? atau yang paling sulit, bagaimana menentukan"keadilan"?

Sedikit menengahi badai kisruh yang menyebalkan ini, kita coba pahami posisi kedua belah pihak. Saya yakin rektorat tidak akan men-charge mahasiswa yang benar-benar miskin, taruhlah orang tuanya berada di bawah 1$ per hari dalam konsumsinya, dengan angka keterlaluan Rp.5.000.000 misalnya. Banyak bukti menunjukkan mereka mendapat kan BOP terendah yaitu Rp 100.000 per semester sebagai BOP. Masalahnya sekarang ada di middle class ke atas. Anggapah termasuk lower middle class .

Masalah apa? George Akerlof menyebutnya Lemon Problems. Banyak dimensi definisi untuk membahas teori ini. Namun, ide fundamentalnya terdapat pada assymetric information. Hampir mirip dengan kasus asuransi, terdapat fenomena inside information. Hanya sang mahasiswa yang tau kondisi sebenarnya keuangan keluarga mereka. Pihak rektorat tidak tahu jelas. Di sinilah keraguan dan ketidakpercayaan terjadi. Dalam middle class, spread dan distorsi pendapatan dan pengeluaran sangat jelas. Pihak rektorat sebagai pemberi keringanan dengan informasi terbatas dan desakan kebutuhan dan cenderung memasang admission fee yang tinggi akibat ketidaksempurnaan informasi tadi. Hasilnya? "ketidakadilan" pada beberapa anggota golongan middle class terutama dalam zona margin atau abu-abu.

Bukan bermaksud melepas curiga adanya intransparansi rektorat dan birokrasi cacat yang masih mungkin terjadi dalam menciptakan failure. Namun, sekedar menunjukkan sistem BOP-B punya beberapa kebocoran layaknya sistem price discrimination lain dalam ekonomi. Dalam postingan selanjutnya, kigendeng akan coba memberi alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan. See you on next posting.

Happy Birthday My Beloved Country

2009-08-17T10:04:00.000-07:00

Hari ini Indonesia tepat berumur enam puluh empat tahun, bisa dibilang sebuah umur yang cukup tua dibandingkan negara-negara yang pernah dijajah lainnya. Enam puluh empat tahun menjadi sebuah waktu yang cukup untuk memberikan suatu hal yang spesial bagi rakyat Indonesia.

Ketika negeri ini sudah semakin "dewasa", para pemimpin kita masih seperti anak-anak kecil yang tidak memunculkan persatuan yang riil. Mega memilih acara peringatan 17 agustus di Lenteng Agung. cek disini.

Tapi bukan hal ini yang ingin kita bahas, tetapi ada sebuah kajian yang menarik tentang apa yang telah dicapai Indonesia dalam 64 tahun. Cek tabel dibawah ini

Apa yang telah dicapai Indonesia selama 64 tahun ini adalah apa yang dicapai eropa barat selama 400 tahun. Sebuah pencapaian yang secara data merupakan angka yang hebat. Namun yang disayangkan adalah peningkatan tersebut tidak merata pembagiannya. Mungkin inilah yang menjadi permasalahan di negeri ini.

Kita memiliki SDA dan SDM yang melimpah, tetapi ini justru menjadi sebuah kutukan bagi Indonesia. Karena semakin banyaknya sumberdaya alam yang dimiliki justru Indonesia menjadi negara yang malas untuk berusaha (hanya sebuah asumsi).

Pada tahun-tahun berikutnya, kita harapkan pencapaian yang akan dicapai Indonesia akan semakin lebih baik lagi dan bisa semakin mensejahterakan rakyat.

Seperti Apakah Jawa 2020?

2009-08-12T13:06:00.000-07:00

Prediksi ekonomi yang ada, menyebutkan pertumbuhan ekonomi RI bakal menjadi yang paling cepat di asia tenggara. Bahkan, di sumber yang sama, Presiden SBY menargetkan pertumbuhan lebih dari 5% pada 2010, dan lebih besar di tahun berikutnya..
Di sisi yang lain, disebutkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar bagi PDB Indonesia, sebesar 57,8 persen

artinya, jika pertumbuhan ekonomi RI menjadi paling cepat, otomatis di situ pertumbuhan ekonomi (atau dengan kata lain aktivitas ekonomi) di pulau jawa sendiri akan menjadi makin cepat..

Tentu, menarik sekali membayangkan seperti apa Jawa ke depannya..Jika benar Indonesia akan mengalami pertumbuhan sebesar itu, tentu Jawa juga akan mengalami imbasnya..

Berkaca pada periode Orde Baru silam, dimana sering juga dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia termasuk ‘macan Asia’ (termasuk Indonesia yang pernah digolongkan Macan Asia)akan menyaingi Amerika dan Eropa menjelang tahun 2000 (paling sering pendapat ini dikeluarkan oleh ahli sosial-ekonomi, futurist, dan pengarang Megatrends 2000, John Naisbitt).. namun nyatanya?pada tahun 1997 saja perekonomian Asia sudah ambruk..

Melihat, dari fakta itulah, bisa saja ramalan-ramalan tentang keberhasilan ekonomi Indonesia adalah nonsens..

Namun, di sini saya mengambil asumsi bahwa Indonesia bisa belajar dari kegagalan yang lalu, sehingga benar-benar mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi..

Pertanyaannya adalah: Seperti apakah Jawa nantinya, khususnya di era perdagangan global 2020? akankah ia akan menjadi suatu kawasan industri yang maju? dengan tingkat kesejahteraan penduduknya yang makin tinggi, tingginya angka pendapatan, berkurangnya pengangguran, melimpahnya gedung pencakar langit, dan lain-lain indikator wilayah yang maju..

ataukah ia akan jadi suatu kawasan yang semakin menunjukkan suatu kesenjangan: yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin..toh dengan tingkat pertumbuhan seprti sekarang saja tingkat kesenjagan sudah tinggi, apalagi jika tingkat pertumbuhan menjadi lebih tinggi dari sekarang..

Jadi, manakah yang benar? Semakin senjang atau semakin makmur?

Ah, ataukah saya yang terlalu bermimpi? mengingat 2012 nanti, katanya kita akan kiamat..

Kenapa Harus Ada -/+

2009-08-12T00:27:00.001-07:00

Empat semester telah saya lalui di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Menjadi mahasiswa tingkat tiga memberikan sebuah dampak yang luar biasa bagi saya sendiri. Ada tanggung jawab untuk bisa membuktikan bahwa saya disini benar-benar untuk menuntut ilmu. Pada akhirnya ilmu yang saya dapatkan wajib untuk diaplikasikan atau disampaikan kepada orang lain yang kurang mengerti dengan permasalahan disekeliling kita, khususnya permasalahan ekonomi.

Dua tahun telah saya lalui, tetapi ada pertanyaan besar didalam benak saya. Kenapa nilai yang diberikan kepada mahasiswa ada +/-. Kenapa harus ada A- dan B+???? Apa yang melandasi para pembuat kebijakan memberikan sebuah penilaian yang memuat tanda +/-..

Apakah bisa dibilang para dosen tidak pernah ingin mengakui kemampuan para mahasiswa? Sangat simple kan ketika seorang mahasiswa tidak bisa membuktikan dia mengerti pelajaran yang sedang diambil, sang dosen bisa memberikan angka B atau C...lantas kenapa harus ada A-....???

Pertanyaan yang sampai sekarang saya sendiri tidak tahu jawabannya....

Tulisan seorang mahasiswa yang selalu dirugikan karena adanya nilai B+ dan A-....

Golkar Pasca Pilpres: Menjadi Oposisi atau Tidak

2009-07-15T11:02:00.000-07:00

Tadi siang, saya tiba-tiba ditarik oleh ketua BEM FE untuk mengikuti diskusi grup diskusi UI (GDUI) di depan jurak. Karena tidak tahu menahu tentang tema yang dibahas, maka saya hanya berusaha menjadi pendengar yang baik dan mencoba memberikan sedikit argumen sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Kebetulan tema yang diangakat adalah masalah sikap partai golkar pasca pilpres, apakah menjadi oposisi atau tidak?

Secara positive, partai ini telah menjadi partai yang dimanja oleh kekuasaan. Semenjak orde baru hingga saat ini pun golkar tidak lepas dari tampuk kekuasaan. Mereka sudah terbiasa menjadi birokrat sehingga istilah oposisi menjadi sebuah hal yang asing bagi mereka. Hal tersebut masih menjadi polemik di internal golkar sendiri. Agung laksono berpendapat bahwa belum saatnya golkar menjadi oposisi. Hal tersebut disampaikannya pasca pilpres kemaren. cek disini.

Tetapi banyak juga yang menginginkan golkar menjadi oposisi agar menjadi penyeimbang dalam pemerintahan. Ya, dengan bergabungnya golkar kedalam koalisi SBY-Boediono maka pemerintah mempunyai porsi yang sangat besar, karena mencapai 75% dari suara di DPR. Ketika Golkar ikut bergabung dengan PDI-P (walaupun belum pasti), maka akan ada keseimbangan didalam pemerintahan.

Terus apa yang salah ketika golkar menjadi oposisi atau tidak? Mereka akan menemui trade-off dalam politik. Ketika berada didalam pemerintahan, golkar minimal mempunyai alat untuk memudahkan misi mereka untuk pemilu 2014. Kemenangan SBY juga tidak dipungkiri akibat pengaruh kekuasaan sehingga bisa memaksimalkan kampanye. Dengan berada didalam pemerintahan golkar akan bisa menghidupi kehidupan partai. Pembangunan opini publik juga menjadi nilai plus karena mereka akan dianggap sebagai partai yang konsisten akan pro pemerintah (walaupun banyak antitesis terhadap statement ini). Dilihat dari segi ekonomi, golkar akan lebih profitable dibandingkan ketika menjadi oposisi.

Namun tidak ada salahnya bagi golkar untuk menjadi oposisi. Mereka bisa menjadi penyeimbang dalam pemerintahan dan bisa mendapatkan simpati masyarakat dan mungkin saja mendapat dukungan lebih. Tetapi, ketika mereka berada diluar pemerintahan, secara tidak langsung power mereka akan semakin kecil. Akan sulit bagi mereka untuk memaksimalkan kondisi, karena menjadi oposisi di Indonesia berarti harus siap-siap untuk mencari duit kesana kemari.

Pada akhirnya tergantung mereka, apakah akan menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Namun sebaiknya ada itikad baik pada setiap keputusan yang diambil semata-mata untuk kemajuan bangsa. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Intinya politik itu cuma berkutat pada masalah money and power. Tentu akan ada untung ruginya ketika memilih suatu keputusan dan kita hanya berharap agar negeri ini tetap bisa maju dan bangkit.

When economist listen to MP3

2009-07-10T20:57:00.000-07:00

One ordinary day, kigendengwaras , the drunken economist, listen a list of songs. While he enjoy the music, his economist instinc just come to realize that how these songs are told so much about economics. On half insanity, let us enter our (beloved) young economist thought:

Rolling Stones: "You can't always get what you want" -- Okay that's why we called it trade-off

Bon Jovi: "Bad Medicine" -- We talk about quota, subsidies, tariff, and dumping isn't it

The Clash: "Career opportunities" -- Definetly, we talk about opportunity cost

U2 : "Stuck in a moment You can't get out of" -- remember on Great Depression on '30s, you need "intervention"

Michael Bubble: "Everything" -- Ouhh, that the answer for What economics can explain about?

for last,
Cindy Cenora: "Aku Cinta Rupiah" -- Beware! Neo-Protectionism..maybe this song inspire China on Yuan policy..

That's why I love music an economics. Sadly, I learn that I also face indifference curve, it means I couldn't listen to the musics along day, I must sacrifice my time to listen my teacher..

nb: I indebted to Prof Daniel S. Hamermesh for his inspiration that Economics is Everywhere

Porn and Economics

2009-06-22T02:34:00.000-07:00

Tertarik dengan sebuah perbincangan warung kopi bersama kedua teman saya yang salah satunya mengikuti lomba debat tentang wacana pornografi dan economic growth. Karena merasa penasaran, maka saya mencoba browsing dan mencari fakta-fakta tentang hal tersebut dan hasilnya fantastis.

Underground economics memang secara cultural memberikan dampak negative, namun tidak dengan pertumbuhan ekonomi. Di Italia yang terkenal dengan mafianya, underground economics-nya ternyata tiga kali lipat lebih besar dibandingkan legal economics (dilihat dari GDP). Setidaknya ada tiga bisnis underground economics yang sangat besar yaitu human trafficking, drugs, dan porn business. Bayangkan saja bila anak-anak yang dijual menghasilkan USD 12 miliar per tahun, bisnis mariyuana di Trinidad senilai USD 1 miliar per tahun (namun saya tidak menyarankan hal ini meskipun Aceh memiliki potensi ini).

Mungkin kedua bisnis tersebut memang bertentangan dengan aspek kemanusiaan, namun bagaimana dengan bisnis pornografi di Amerika yang mencapai USD 10 miliar per tahun (Bill Asher, President of Vivid Entertainment Group) atau bisnis pornografi sebesar USD 5,5 miliar per tahun di Jepang.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Rusia dengan porn rate-nya yang tinggi terbukti dapat memberikan profit yang besar. Mungkin terdapat sebuah korelasi positif antara pornografi dengan pertumbuhan ekonomi, kita bisa melihat sebuah negara yang sedang ‘gila-gilaan’ bereksplorasi dengan industri pornografinya yaitu China yang pertumbuhan ekonominya juga sedang ‘gila-gilaan’.

Pornografi sama seperti pajak yang memiliki behavioral effect. Jika pajak digunakan to reduce spending power, pornografi dapat dijadikan meningkatkan spending power melalui berbagai cara seperti prostitusi, video porno, internet, dan lainnya. Perubahan perilaku ini yang secara cultural memicu perputaran uang yang lebih besar.

Mungkin pornografi dapat dijadikan sebuah instrument fiscal untuk meningkatkan konsumsi yang turun pada saat krisis seperti ini. Cukup bermodalkan model dan sebuah kamera video lalu upload ke internet untuk memulai perputaran uang yang besar. Bill Asher mengemukakan kunci untuk meraup keuntungan adalah dengan teknologi yaitu bagaimana suatu video dapat dilihat tanpa bisa di-copy. Semua itu adalah trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan dampaknya pada perubahan cultural, namun cukup tepat untuk dipertimbangkan sebagai sebuah alternative secara pribadi.

Perspektif Baru Neoliberalisme

2009-06-21T06:13:00.000-07:00

Alan Greenspan mengakui bahwa sistem yang selama ini dia agung-agungkan merupakan sebuah sistem yang cacat. Sistem kapitalisme dianggap banyak pihak, bahkan greenspan sendiri sebagai suatu sistem yang memiliki banyak kekurangan. Namun pada akhirnya sistem yang dibuat oleh manusia tidak akan sesempurna sistem yang diciptakan Tuhan.

Sebuah tulisan yang ditulis seorang profesor dari Michigan University mengatakan bahwa bagaimana pun kapitalisme merupakan sebuah mesin ekonomi yang sangat produktif


A few years from now, strange
as it may sound, we might all find that we are hungry for more
capitalism, not less. An economic crisis slows growth, and when
countries need growth, they turn to markets.

Sebuah buku yang berjudul A Capitalist Manifesto (Fareed Zakaria:2009) juga menjelaskan bahwa sistem sekarang yang berlaku adalah sebuah sistem yang cacat, namun tetaplah menjadi pilihan utama karena kemampuannya menyerap kapital. Sehingga untuk saat sekarang ini sistem ini masilah menjadi pilihan utama.

Namun kelemahan sistem tersebut juga dijelaskan didalam tulisan Prof Perry bahwa:

Capitalism means growth, but also instability. The system is dynamic and inherently prone to crashes that cause great damage along the way.

Tetapi diakhir tulisannya dia mengatakan bahwa krisis ini bukan dikarenakan sistem kapitalisme tetapi berbagai faktor lainnya

What we are experiencing is not a crisis of capitalism. It is a crisis of finance, of democracy, of globalization and ultimately of ethics.

Tulisan-tulisan tersebut memberikan sebuah perspektif baru tentang isu neolib atau pro pasar yang berkembang selama ini.

Ada yang pro atau kontra dengan tulisan mereka?

Debt: Opportunity or Trap? Or Who Must take The Blame?

2009-06-19T22:40:00.000-07:00

Baru saja mengikuti diskusi menarik (KANTIN IE), menyoal utang negara "apakah menguntungkan atau merugikan". Tiba-tiba saja moderator menunjuk ke arah seorang pemuda canggung yang baru datang. Mukanya jelas tampak tidak siap, sementara sebelumnya perdebatan melibatkan data, statistik, rasio, dan istilah-istilah macam "LOI", "agenda asing", IMF, "kepentingan Barat", tinggallah pemuda itu kebingungan. Alih-alih berpendapat ia malah bercerita:

" Ada seorang tukang nasgor (nasi goreng) miskin yang selama ini berjualan di pinggir jalan dengan modal seadanya. Gubuk sederhana, sebuah kompor minyak tua, dan topi penahan terik matahari. Suatu saat sahabat kita ingin menambah modal (baca: utang) pada temannya yang cukup kaya. Temannya bersedia, jumlah 3 juta bukan masalah besar . Namun, sang sahabat tukang nasgor ini mengajukan syarat bahwa ia harus mengganti kompor minyak tua dengan kompor gas ber-LPG.

Menurut sahabat kaya kita ini LPG membuat masakan cepat matang dan intinya lebih efisien, ia menjelaskan bahwa di rumahnya dengan kompor gas, masakan sejenis tersaji lebih cepat dan lebih baik , eh maaf, lebih banyak. Teman kita tukang nasgor ini menyanggupi dan tampak puas. Singkatnya uang dipinjam dan segera ia mengganti kompor tuanya dengan kompor gas. Tak lama berselang tersiar kabar tukang nasgor itu terkena musibah, kompor gasnya meledak. Rupanya ia tidak terlalu paham penggunaan dan perawatan gas LPG. Dengan latar gubuk yang tinggal sisa-sisa, tukang nasgor merenung..."

Siapakah yang harus disalahkan?

Menurut Anda?

Neo-liberalisme dan Jilbab

2009-06-01T16:54:00.001-07:00

Melihat politik kampanye bangsa Indonesia, adalah cermin kondisi sosial masyarakat kita. Tiba-tiba saja masyarakat Indonesia alergi dengan neo-liberalisme (entah mereka paham atau tidak), tiba-tiba salah satu istri capres tampil ke depan publik menggunakan kain sebagai penutup kepalanya. Yang ada adalah kekikukan dan latah pada masyarakat dan politisi kita. Lalu, mengapa harus Neo-Liberalisme dan Jilbab?

Sederhana, ekonomi dan agama. Memang pada urusan perut dan akhirat lah hampir seluruh hidup manusia termaknai. Tidak heran isu ekonomi dan agama masih efektif dalam mempengaruhi (menakut-nakuti?) masyarakat Indonesia. Neo-Liberalisme itu jahat, tidak berjilab itu neraka. Kekanak-kanakan? Mungkin, tapi itulah kenyataan masyarakat Indonesia. Bukan mengkerdilkan masyarakat Indonesia bagai bocah yang tak tau apa-apa. Tapi sayangnya politisi kita memang pintar memanfaatkan keadaan. Alih-alih mengadakan diskusi panel terbuka soal apa itu liberalisme (tentu diskusi yang berimbang), alih-alih mengedepankan isu toleransi agama, alih-alih mendidik, politisi kita memilih membodohkan masyarakat kita. Mereka paham benar bahwa sebagian besar masyarakat sangat sensitif terhadap kedua isu tersebut. Jangan pilih yang Neo-Lib, pilih yang berjilbab.

Yang perlu disesalkan tidak lain realita kampanye masih berupa kampanye agresif, saling-serang. Sedikit sekali pemaparan visi dan misi, cuma dagelan menjurus black champaign yang kontraproduktif. Mereka bilang ini bagian pembelajaran politik dan demokrasi yang masih muda. Semoga benar begitu, dan semoga bangsa ini banyak belajar.

FDA Bill in USA Versus Cigarette Export in Indonesia

2009-05-18T02:49:00.000-07:00

FDA Bill in USA Versus Cigarette Export in Indonesia

”Food and Drug Administration (FDA) Bill, pasal 907, menyatakan larangan terdapat flavour pada produk rokok, untuk menekan kebiasaan merokok pada anak2 di bawah umur, dan yang tidak dikategorikan sebagai flavour hanyalah tembakau dan menthol.”

Rokok memang selalu mengundang perdebatan yang panjang, selalu ada yang pro dan kontra. Namun, kali ini terlepas dari problem dalam negeri, kini kita beralih ke isu tentang kuota impor rokok flavour dan kretek di Amerika Serikat. Baru-baru ini, komite senat Amerika Serikat menyetujui legitimasi rancangan UU aturan lembaga Administrasi Makanan dan Obat Amerika (Food and Drug Administration/FDA) atau FDA Bill. Rokok dengan flavour seperti menthol dan cengkeh dianggap lebih berbahaya dibandingkan rokok tanpa cengkeh buatan mereka seperti Malboro.

FDA Bill yang pertama kali diusulkan Senator Judd Gregg pada 2003 ini kemudian diwacanakan lagi oleh Senator Kennedy (Massachusetts) dan De Wine (Ohio) pada 2004. Dan pada Maret 2005, rancangan FDA Bill ini kembali diusulkan. FDA Bill tentu akan sangat merugikan ekspor rokok kretek Indonesia, karena Amerika merupakan salah satu negara tujuan ekspor yang besar bagi Indonesia. Dengan volume nilai ekspor rokok kretek sebesar US$ 282,2 juta pada tahun 2006 atau sekitar Rp 2,6 triliun. Dengan kata lain, industri rokok menyumbang devisa yang cukup besar bagi Indonesia.

Bentuk Proteksionisme

Rokok kretek di Amerika mempunyai sekitar 10-15 persen dari pasar rokok kretekdi negara tersebut, dan dari 10-15 persen tersebut, 95 persennya dikuasai oleh Djarum lalu sisanya dikuasai lainnya termasuk Gudang Garam dengan harga jual rata-rata US$ 6 per bungkus[1]. Ini merupakan salah satu bentuk proteksionisme pemerintah Amerika terhadap industri rokoknya. Berikut ini saya lampirkan tabel sederhana untuk membuktikannya dengan penurunan konsumsi rokok

Amerika Utara........................................20%

Australia dan Selandia Baru........................15%

Eropa Barat............................................8%

Seiring dengan terpuruknya sejumlah industri akibat krisis global, konsumsi rokok juga tercatat mengalami penurunan termasuk di Amerika Utara sebesar 20 persen. Wilayah Amerika Utara menjadi yang paling signifikan mengalami penurunan dibandingkan daerah atau wilayah lainnya.

Dampaknya terhadap Indonesia

Dengan disetujuinya FDA Bill, kuota impor akan membuat produksi dan harga rokok Amerika meningkat. Indonesia akan dirugikan dan ini akan menurunkan nilai ekspor rokok Indonesia, itu berarti Djarum yang selama ini mengekspor 7,5 juta batang perhari harus mengurangi ekspor rokoknya. Di dalam ekonomi kita tahu bahwa turunnya konsumsi akan diiringi dengan turunnya produksi dan akan dilakukan efisiensi dengan mengurangi faktor produksi, dengan kata lain akan ada pengurangan jumlah pekerja. Meski saya rasa tidak signifikan, namun hal ini akan tetap merugikan mengingat penyerapan tenaga kerja pada industri rokok termasuk besar. Sekedar informasi, nilai multiplier dari industri rokok sangat besar yaitu sekitar 10 persen yang pada tahun 1998 menyerap 6,4 juta tenaga kerja, lalu pada tahun 2000 lebih dari 20 juta orang bergantung pada industri ini.

Selanjutnya yang perlu dikhawatirkan adalah bukan tidak mungkin dengan langkah Amerika melakukan kuota impor rokok, negara lain akan ikut melakukan kuota impor sebagai bentuk proteksi terhadap industrinya. Amerika juga merupakan negara pengekspor rokok dan melakukan kuota impor rokok, negara-negara pengekspor rokok namun masih mengimpor rokok Indonesia dalam skala lumayan besar seperti Filipina dikhawatirkan melakukan hal serupa.

Yang harus dilakukan Indonesia

Jika kita memandang proteksionisme yang merupakan cara merkantilist sebagai solusi pada saat krisis saat ini, Indonesia yang pertama dilakukan adalah melakukan lobi atau negosiasi(saat ini Mendagri Mari Elka Pangestu sedang melakukannya) dan tidak perlu melakukan proteksi terhadap barang Amerika, karena biar bagaimana pun proteksi hanya akan membuat semua negara menjadi worse off. Mengapa demikian? Ingat kasus Smooth-Hawlett Tariff sehingga akhirnya semua negara melakukan kebijakan tariff. Dalam hal kepentingan ekonomi di Amerika, cara yang paling efektif adalah dengan melakukan lobi seperti konsultan atau kamar dagang(US Chamber).

Selanjutnya jika lobi tersebut gagal, Indonesia dapat melakukan proteksi dengan melakukan kuota atau larangan impor barang Amerika. Meskipun hal ini sulit, tapi inilah cara yang harus dilakukan Indonesia seperti kasus produk melamin China dan ekspor ikan Indonesia.

[1] Roland Halim, Brand Manager (International Sales) pada redaksi Corporate Portal

Politic and Incentives

2009-05-17T07:20:00.000-07:00

People respond to incentives, merupakan quotes yang akan selalu dipegang teguh oleh makhluk ekonomi. Ya, kita akan bergerak atau melakukan sesuatu hal kalau kita bisa memperoleh sesuatu atau mendapatkan insentif. Ketika kita tidak memperoleh insentif manusia normal tidak akan tergerak hatinya untuk bergerak, gak mau repot, karena gak ada untungnya.

Hal senada juga terjadi di politik. Ternyata incentive dalam politik baik itu berupa uang atau pun yang sering diperbutkan setiap politikus (jabatan) menjadi alasan mereka untuk baku hantam dengan saudara-saudara mereka sendiri. Rasionalitas dikesampingkan dan nafsu kekuasaan dikedepankan. Sebuah anomali karena hal yang seharusnya mereka pikirkan adalah apa yang bisa mereka lakukan untuk negara bukan memikirkan jabatan apa yang mereka dapatkan.

Tetapi yang menarik adalah, ketika mereka merasa tidak mendapatkan insentif dari suatu kondisi politik, orang2 tersebut justru membentuk insentif itu sendiri. Membentuk disini berarti mencoba berbagai cara agar insentif tersebut bisa dimunculkan. Contoh, ketika Prabowo tetap bersikukuh ingin mendapatkan jabatan presiden (dalam hal ini insentif dia dalam berpolitik) dan ternyata kesempatan itu hampir hilang (pada kenyataannya hilang) sempat terpikirkan cara hebat oleh seorang prabowo. Mengganti seluruh biaya kampanye PDI-P demi kursi capres. Ingat baru capres.

Sehingga kita juga bisa membuat teori baru, khusus untuk politik insentif dalam bentuk jabatan bisa dibentuk atau dibuat secara sendirinya. Apalagi kalau bukan dengan uang. Uang mempunyai kekuatan tersendiri dalam politik dan bisa dibilang uang adalah segalanya dalam politik.

Selamat berjuang bagi para poliTIKUS, semoga kalian semua bisa memperoleh jabatan yang kalian inginkan.......

Animal Insting

2009-05-08T08:59:00.000-07:00

Ketika kasus penangkapan Ketua KPK Antasari Azhar karena dugaan pembunuhan berencana terhadap Nasrudin terkuak, negeri ini langsung gempar, kaget, terkejut. Seorang pemimpin lembaga pemberantasan korupsi ternyata memiliki sisi gelap yang jauh lebih berbahaya dari orang yang selama ini selalu diburu. Menjadi seorang manusia yang tidak lagi mendahulukan rasionalitas, namun lebih mementingkan emosi dan nafsu.

Terlepas dari belum selesainya kasus tersebut, namun kondisi ini begitu mencoreng kredibilitas negeri ini, kredibilitas para pejabat yang tak ubahnya seperti preman. Mereka bertindak anarkis, tidak mau tahu dengan keadaan sekitar dan mencari alternatif tindakan yang brutal. Layaknya binatang..

Kita semua mungkin terlahir dengan animal insting, namun mempunyai kadarnya masing-masing. Secara ekonomi, kalau kita membaca masalah behavioral economics, maka semua makhluk ekonomi akan bertindak berdasarkan insentif. Insentif itu bisa berupa Income (I), kepuasan (Leisure/L), Nafsu (passion/P) atau kebahagiaan (Happiness/H).

Pada saat sekarang, animal insting manusia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor P dan I. Sayangnya dua hal tersebut tidak membuat mereka memperoleh peningkatan insentif pada L dan H

Mungkin sekarang kita terlahir sebagai manusia yang mempunyai animal insting yang tinggi, tetapi sudah saatnya kita juga meningkatkan behavior yang baik. Entah dengan pendidikan yang lebih tinggi atau dengan nilai spiritual yang lebih baik. Who knows....

Ketika Golput Adalah Sebuah Pilihan

2009-04-13T05:37:00.001-07:00

Ketika Golput Adalah Sebuah Pilihan [1]

“sebuah keputusan untuk tidak memilih dapat terjadi dikarenakan informasi (berupa visi dan misi) yang diperoleh pemilih tentang calon yang akan dipilihnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkannya.”

Keadaan tersebut merupakan penggambaran dari sebuah teori ekonomi publik, rational ignorance [2]. Dengan asumsi bahwa tidak adanya money politics, teori tersebut menyebutkan bahwa ketika marginal cost yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi seorang pemilih lebih dari marginal benefit, maka pemilih tersebut berhak untuk memutuskan untuk tidak memilih. Inilah yang disebut dengan rasional.

Sebenarnya istilah golongan putih (golput) muncul tahun 1970-an, mengacu pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum Orde Baru karena dinilai tidak demokratis. Golput adalah salah satu bentuk dari protes politik. Golput merupakan refleksi ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintah Orba yang menggunakan pemilu hanya untuk melegitimasi rezim otoritarian. Golput merupakan pilihan politik bagi meraka yang merasa harus menolak pemilu rekayasa dari Orba, karena pemilunya jauh dari prinsip-prinsip luber dan jurdil.

Sebelum masuk lebih jauh, penting saya sampaikan bahwa tulisan ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak Anda mengambil tindakan golput, tapi penulis hanya ingin memberikan gambaran ada sebuah kondisi dimana golput merupakan sebuah tindakan yang rasional.

Mengapa golput?

Pada intinya golput terjadi karena kriteria calon yang ada tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Akan lebih mudah memaahami mengapa golput bisa terjadi dengan sebuah contoh. Misalkan Anda berjalan-jalan disepanjang margonda raya sewaktu masa kampanye belum memasuki masa tenang, Anda pasti akan menemukan banyak sekali atribut-atribut seperti baliho, spanduk, poster, dll yang berisi tentang caleng ataupun parpol tertentu. Atribut-atribut tersebut mempunyai tujuannya untuk memberikan informasi kepada Anda sebagai pemilih. Namun, pada kenyataannya, benda-benda tersebut sama sekali tidak memberikan sebuah informasi yang membuat Anda sebagai pemilih mau untuk memberikan suara pada calon tersebut. Anda akan banyak menemukan atribut-atribut tersebut tidak memiliki visi dan misi yang akan dibawa melainkan hal-hal lain seperti menyandingkan calon dengan tokoh nasional, keluarga, ataupun artis.

Karena Anda penasaran dengan misalnya salah satu parpol, Anda mendatangi sebuah kampanye terbuka dari salah satu parpol tersebut. Namun yang anda dapatkan justru saling menjelek-jelekkan kebikajan-kebijakan sebelumnya bukannya memaparkan visi dan misi agar Anda dapat menyesuaikan dengan perubahan apa yang Anda inginkan, maka pengorbanan yang anda keluarkan lebih besar ketimbang kepuasan yang anda dapatkan. pada kondisi inilah rational ignorance berlaku, Anda akhirnya bisa memutuskan untuk tidak memilih atau golput. Itu adalah sebuah tindakan rasional dan bagaimanapun penulis menilai bahwa didalam memilih, seseorang tidak dapat dipaksakan untuk memilih sesuatu yang tidak ia sukai.

Golput, Sebuah Inefisiensi

Pada pemilu 2009 ini, negara memberikan anggaran lebih dari 10 triliun rupiah. Ini bukan merupakan jumlah yang sedikit, oleh karena itu sangat disayangkan bila pemilu ini diwarnai oleh tingginya angka golput sebesar 67 juta suara. Ini merupakan sebuah inefisiensi anggaran negara, bayangkan berapa banyak surat suara yang sudah dicetak namun tidak terpakai begitu saja. Dan pada akhirnya, golput akan menjadi sebuah Dead Weight Loss.

Terlepas dari golput itu haram, hak warga negara, atau apa lah itu, golput menjadi fenomena menarik untuk dikaji lebih lanjuta pada pesta demokrasi. Meski presentase golput diperkirakan akan besar, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan pemilu, termasuk tidak bisa menunjukkan ketidakabsahan pemilu tersebut. Apabila Anda menginginkan sebuah perubahan maka kenalilah calon pilihan Anda dengan baik dan gunakanlah hak pilih Anda. Penulis juga sangat menghargai demokrasi, tapi hanya membenarkan golput pada suatu kondisi tertentu.

[1] Tulisan adalah murni Opini (Pendapat) dari Penulis ini

[2] Joseph Stiglitz, 2001, Economics of Public Sector

tidak makan nasi tidak kenyang?

2009-03-03T09:20:00.000-08:00

Beberapa waktu yang lalu, ramai dibicarakan adalah krisis pangan yang menimpa indonesia (termasuk dunia)..apalagi krisis energi yang juga menimpa dunia internasional, ikut memperparah buruknya kondisi pangan ini..mungkin skrang permasalah pangan ini kurang menajdi tema yang seksi lagi, mengingat ada tema lain yang lebih menarik (baca:krisis keuangan)..namun, benarkah sektor pangan ini sudah bisa kita anggap aman?

dengan tidak adanya sesuatu yang memanas dari sektor ekonomi pertanian, memang bukan berarti bahwa sektor ini telah aman..perlu dicatat, bahwa rigidnya harga pangan dunia terhadap harga minyak bisa dianggap bahwa sektor ini sangat rawan (mengapa bisa rawan, karena harga minyak sendiri sangat fluktuatif, rentan terhadap pengaruh keuangan global yang saat ini notabene sedang memburuk)..

satu sebab ini saja bisa kita anggap bahwa sektor pangan masih belum sepenuhnya aman

sebab kedua yang perlu diperhatikan (dan menjadi pokok pikiran penulis dalam tulisan ini) adalah mengenai diversifikasi pangan..

sebelum membahas mengenai diversifikasi pangan, mari kita tinjau dulu sektor pertanian Indonesia

sudah menjadi rahasia umum, bahwa pertanian kita dewasa ini cenderung dianaktirikan..betapa tidak, ketika pertanian kita mencapai puncaknya di era 80an (swasembada beras), perlahan tapi pasti basic kita sebagai negara agraris kita tinggalkan, dan mencoba menjadi negara industri pendukung agraris..kenyataannya, kita gagal menjadi industri, apalagi industri pendukung agraris..produk2 pertanian kita pun sering kalah bersaing di pasar global..tidak hanya itu, untuk menutup jumlah konsumsi dalam negeri saja tidak cukup..kita lebih banyak impor..

dan, produk yang penulis uraikan di sini (agak terfokus pada) beras (sekaligus mengaitkannya dengan diversifikasi)

selama ini telah menjadi dogma bagi bangsa indonesia, bahwa 'tidak makan nasi tidak kenyang'

sehingga, konsumsi beras sangat tinggi..padahal produksi dalam negeri sendiri cenderung rendah, kurang bisa menutup konsumsi dalam negeri..sehingga, kebijakan impor diambil..(tak heran harga beras cenderung mahal, karena supply dlam negeri yang kurang, serta adanya impor)..tingginya impor inilah yang mempengaruhi ketahanan pangan kita..

meninjau demand dan supply dari beras..tidak adanya supply dalam negeri yang meningkat (termasuk minimnya insentif dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras) serta teteap tingginya demand masyarakat, menjadikan beras ini mahal.. maka, tak heran ketika krisis pangan kemarin, harga beras melambung gila2an, dan ketahann pangan kita terancam..asumsikan pemerintah tak kunjung memberikan perhatian ke sektor pertanian, maka apa yang bisa kita lakukan?

satu2nya cara adalah merubah demand..dengan kata lain:diversifikasi pangan..

tak mudah merubah dogma 'tak makan nasi tak kenyang'..namun justru di sinilah kuncinya..

MenurutKepala Sub. Bagian Humas Badan Ketahanan Pangan - Departemen Pertanian, Ir Iping Zainal Arifin, ketersediaan energi kita berlebih, yaitu 2966 kkal/kap/hari, sedangkan konsumsinya 2200 kkal/kap/hari. Demikian juga dengan ketersediaan protein 75,71 gr/kap/hari sementara konsumsinya 56,6 gr/kap/hari.. dan apa yang menyebabkan terjadinya krisis pangan?

jawabannya satu: pangan disimbolkan dengan beras.." Kebijakan pangan yang terfokus pada beras, di satu sisi, mengakibatkan produksi beras meningkat, di sisi lain masyarakat tertentu yang tadinya tidak memakan beras terdorong mengkonsumsi beras karena mudah mendapatkannya, sehingga mendorong masyarakat yang pada awalnya secara tradisional tidak mengkonsumsi beras menjadi mengkonsumsi beras,"Prof. Dr. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc, - Pakar Pangan Ristek, Sesmen Ristek (dikutip dari situs ristek

maka, semakin jelas bahwa memang terlalu 'dominannya' beras ini memberikan tekanan terhadap perekonomian dan ketahanan pangan kita..

maka, sekali lagi:diversifikasi ato penganekaragaman pangan..

hanya saja, penganekaragaman yang terjadi selama ini justru memberi efek lain, karena adanya salah kaprah..tidak adaya beras (atau nasi) diganti dengan: mie, dan roti..akibatnya:memberi tekanan baru terhadap ekonomi, karena kita menjadi begitu banyak mengkonsumsi terigu (pada 2007 menyentuh angka 4,5 juta ton), yang mengakibatkan kita harus impor (yang berarti ketergantungan kita tinggi: ketahanan pangan rawan)

inilah yang patut dicermati..ambiguitas beras..satu sisi:beras terlihat begitu 'eksklusif' (bagi rakyat daerah)..ditambah anggapan 'tidak makan nasi tidak kenyang', mengakibatkan konsumsi mereka begitu tinggi..akibatnya kosnumsi sagu, jagung, umbi2an (yang bisa dikelola sebagai sumber karbohidrat dan protein lain, yang notabene juga bisa digarap demi menjaga ketahanan pangan) terabaikan..sementara beras sendiri juga terlihat begitu murah, dan tidak elite (khususnya bagi kaum kaya) yang mengakibatkan tingginya konsumsi terigu(ditambah tetap tingginya konsumsi beras)..sebuah fakta yang ironik bukan?

mengapa sumber daya sendiri(macam sagu, umbi2an, dll) tidak dikonsumsi(padahl relatif lebih ekonomis dari sisi produksi), padahal tenaga ada? sebuah pr besar jika ingin menjaga ketahanan pangan..tidak lagi berkaitan dengan teknis, tapi nonteknis (yaitu faktor budaya, dan faktor 'gengsi')..

nb: sebuah notes kecil..butuh banyak masukan..tidak bermksud tau banyak, hanya sedikit gagasan

Liga Sepakbola Terbaik di Dunia (sebuah tinjauan Insentif Fiskal)

2009-03-02T01:52:00.000-08:00

Sepakbola modern bukan lagi permasalahan teknik, supporter, dan kebanggan klub belaka. Sepakbola sebagai sebuah industri yang bergerak sesuai prinsip-prinsip ekonomi. Mudah saja mengatakan Eropa sebagai kiblat sepakbola dunia saat ini. Klub-klub Eropa mengiming-imingi pemuda-pemuda bertalenta dari seluruh pelosok dunia untuk bermain di klub mereka. Persaingan yang menggelitik penulis untuk menjawab pertanyaan “siapakah yang akan menjadi liga sepakbola terbaik?”

Pertanyaan ini tidak akan dijawab dengan cara normal. Mari kita keluar sedikit dari pola pikir teknis ataupn kecintaan pada klub atau liga kesayangan masing-masing. Kita persempit ruang data kita dengan mengambil Italia, Spanyol, Belanda, Inggris Jerman sebagai perbandingan (keempat negara tadi tidak dapat disangkal lagi sebagai negara-negara Eropa dengan tradisi sepakbola yang kuat, tanpa maksud mengesampingkan liga-liga potensial seperti Perancis, Rusia, dll). Kemudian asumsikan liga terbaik adalah liga berisi klub-klub yang mampu menyedot pemain-pemain bintang sebanyak-banyaknya. Saatnya menggunakan common sense ekonomi kita. Seorang pesepakbola sejatinya merupakan homo economicus yang tergerak berdasarkan insentif (prinsip dasar ekonomi). Jika diibaratkan secara ekonomi kita dapatkan fungsi preferensi pemain (P) di sebuah klub/liga dapat kita tulis sebagai

P ( W)

sedangkan untuk fungsi preferensi pemain bintang (P*)

P *( W,t)

Artinya jika pemain biasa preferensinya hanya dipengaruhi gaji (W), maka preferensi pemain bintang di sebuah klub yang dipengaruhi dua faktor ekonomi yaitu, gaji (W) dan individual income tax rate (t), karena gaji yang tinggi akan tergerus pajak secara progresif pula. Sekarang asumsikan bahwa tiap klub di dunia punya purchasing power yang sama dan menghadapi budget constraint yang sama pula. Implikasinya, jika “Pipo” Inzaghi mau bergabung asalkan dibayar 40 juta dollar, maka baik Ajax , Manchester, dan Napoli bersedia membayar dengan jumlah tersebut. Lalu, apakah yang mempengaruhi pilihan sang pemain? Ya, pajak penghasilan yang harus dia tanggung. Sekarang, mari kita lihat tabel perbandingan dari sumber www.worldwide-tax.com di bawah ini: (asumsi tambahan, sulitnya mencari tingkat pajak untuk ekspatriat memaksa penulis menganggap income tax pribumi sama dengan ekspatriat)

Negara............ Individual Income Tax (progressive)
-----------------------------------------------------------------
Spain.........................................20-40%
Italy..........................................23-43%
England.....................................24-43%
Netherlands...............................0-52%
Germany...................................15-45%

Dengan mengambil patokan tax rate tertinggi maka sepatutnya Inzaghi lebih memilih bermain di Liga Spanyol (40%), dia tidak akan bermain di Liga German (43%) apalagi di di Liga Belanda (52%,) yang berarti memotong lebih dari setengah penghasilannya!

Melihat tabel di atas kita maka dapat diurutkan bahwa liga terbaik dunia adalah, liga Spanyol, liga Italia, liga Inggris, liga Jerman, dan terakhir liga Belanda. Liga Spanyol adalah yang terbaik, atau (karena hanya selisih 1-2%) dapat dikatakan liga spanyol, itali, dan Inggris adalah liga terbaik Eropa.Tentu dengan memakai logika liga terbaik adalah liga yang mampu menyedot pemain bintang sebanyak-banyaknya. Pemain bintang sebagai makhluk rasional tentu akan memilih tempat dengan pajak rendah. Lebih realistis, hipotesa ini mungkin dapat menjelaskan mengapa liga Belanda dan Liga Jerman mempunyai sedikit sekali pemain bintang (bergaji tinggi) padahal Belanda tiap tahunnya menghasilkan pemain-pemain muda berbakat. (mungkin bisa menjadi saran bagi pemerintah Belanda dan Jerman untuk memangkas pajak untuk mengembangkan liga mereka.

Tentu tulisan ini sama sekali bukanlah sebuah kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak sekali faktor-faktor baik ekonomi maupun non-ekonomi yang diasumsikan ceteris paribus. Tetapi sangat menarik melihat bagaimana adanya kemungkinan fiscal policy sebuah negara mempengaruhi dunia sepakbola.

Nb: Tidak ada tendensi apapun pada tulisan ini. Meskipun dalam tulisan ini Liga Spanyol adalah yang terbaik, penulis tetap dalam keyakinan teguh bahwa liga Italia adalah yang terbaik, dan klub terbaik tentu saja Juventus !

Sebuah Kritikan terhadap Diri Sendiri: Layakkah Saya Menjadi Ekonom

2009-03-02T01:47:00.000-08:00

Empat jam berlalu begitu saja. Kejernihan dan kejeniusan pemikiran
Steven D. Levitt, menghipnotis sejenak pikiran ini . Freakonomics, luar biasa menyenangkan sekaligus menyentak intelektualitas yang tampaknya sedang pulas dibelai kesibukan kuliah, kepanitiaan, dan obrolan politik kampus yang ngalor-ngidul khas warung kopi. Levitt menyentil kesadaran saya sebagai seorang calon sarjana ekonomi, alias seorang ekonom. Kemampuannya mengolah data-data dan tools ilmu ekonomi, mampu menjelaskan banyak fenomena sosial hingga menunjukkan kausalitas hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak berhubungan.

Entah kenapa saya menjadi ragu apakah mampu suatu saat menjadi seorang ekonom. Seakan-akan semua isi buku teks dan non-teks ekonomi tak ubahnya pisau tumpul.Semangat ingin tahu sembunyi di lubang kemalasan yang dalam . Keberanian mengutak-atik teori-teori “ruang kelas” ke kehidupan nyata tenggelam di tengah tumpukan ketakutan akan “deadline” wisuda.

Masih banyak penyakit-penyakit yang menjangkiti tubuh ekonom saya. Masih ada “katarak” yang memburamkan mata . Masih ada “dahak”yang menyumpal tenggorokan untuk sekedar menyatakan pendapat. Kulit yang“kapalan” sehingga tidak peka lagi terhadap hembusan isu-isu ekonomi sehari-hari. Dengan kondisi “sakit-sakitan” ini, wajar keraguan makin kuat saja.

Entah apa atau siapa yang salah. Mudah saja menuduh sistem kurikulum kita yang menumpulkan mahasiswa. Mahasiswa menjadi tahanan pendidikan bukannya insan pendidikan yang kreatif dan intuitif. Tidak perduli apakah itu lecturing atau SCL, semua hanya label dan buang-buang anggaran pendidikan.Namun, bisa jadi semua justru karena faktor, yang para sosiolog bilang sebagai sindrom “kepribadian yang kerdil” yang jadi parasit di tubuh mahasiswa saya sekarang. Malas untuk maju, dan takut untuk belajar.

Penuh penyakit dan busuk, tapi setidaknya ini jadi bentuk penelanjangan diri yang jujur atas kehidupan yang sudah hampir dua tahun dijalani. Daripada harus menjadi hipokrit, dan terus menjalani hidup dengan bebal, hidup seperti yang digambarkan Kahlil Gibran dalam “daki bersepuh emas”. Yahh..berubah adalah jawaban paling tepat, selalu ada kesempatan kedua. Seperti kata om Rheinald Kasali, “…Sejauh apapun anda salah arah, segeralah berbalik…”. Untungnya, di sebuah ruang lt.1. Gedung Student Center, FEUI,
masih ada “kawah candradimuka” (bukan promosi), tempat merajut lagi mimpi saya menjadi ekonom. Tentu maksudnya ekonom “sungguhan”… bukan sekedar ekonom politis!

Fenomena Big Mac Index

2009-02-26T20:40:00.000-08:00

Ketika sedang makan McDonald’s sering kali kita lupa memperhatikan elemen-elemen ekonomi yang bisa kita telaah dan telusuri. Suatu saat, ketika membuka situsnya The Economist, ternyata ada sebuah tulisan aneh yang membahas masalah Big Mac Index. Sebuah index yang menjelaskan hubungan Big Mac – Burger porsi besar yang diproduksi oleh McDonald’s – terhadap Purchasing Power Parity (PPP) sebuah negara. Memang terkesan aneh, tetapi kondisi inilah yang dibahas oleh Economist Inteligent dari majalah The Economist.

Berdasarkan indeks tersebut timbul sebuah kesimpulan yang sangat bagus. Harga Big Mac yang paling murah di dunia diproduksi oleh Malaysia dengan harga Ringgit 5.50 atau sebesar $1.52. Lebih murah ketimbang Indonesia (Rp 19.800/$1.74) dan Thailand (Baht 62.0/$1.77). Negara dengan harga Big Mac paling mahal adalah Norwegia (Kroner 40.0/$5.79), diikuti Swiss (CHF 6.50/$5.60) dan Denmark (DK 29.5/$5.07). Di negara asalnya sendiri harga Big Mac berada pada angka $3.54. Sebuah harga yang hampir sama dengan Brazil (Real 8.02/$3.45) dan Israel (shekel 15.0/$3.69).

Dari harga-harga tersebut negara yang mempunyai PPP paling tinggi adalah Korea Selatan dengan 932. Fenomena Big Mac ini sendiri kedepannya bisa dijadikan sebuah indikator makro yang jelas untuk menggambarkan PPP sebuah negara. Walaupun masih sulit untuk diaplikasikan secara lebih mendasar, namun pada kenyataannya angka-angka PPP yang diperoleh dari Big Mac Index akan sama dengan PPP yang diperoleh dari barang yang biasanya diperbadingkan.

Disini kita juga tahu bahwa, belum tentu semakin majunya sebuah negara akan menyebabkan mahalnya harga makanan yang sama di tempat yang berbeda. Bisa jadi karena bahan yang digunakan di negara tertentu lebih kompleks, ataupun pajak makanan yang lebih tinggi atau rendah di negara tertentu.
Fenomena ini mungkin belum diketahui oleh banyak orang, namun menjadi sebuah hal yang menarik jika banyak orang yang berusaha untuk mengembangkan teori ini dan bisa jadi memperoleh penghargaan nobel ekonomi karena sebuah pemikiran layaknya seorang freakonomics.

Pantaskah Kita Menyandang Nama Mahasiswa

2009-02-15T00:34:00.000-08:00

Beranjak dari sebuah mimpi untuk menjadi yang terbaik, kita pasti bakal berusaha untuk menjadi yang terbaik. Namun ketika mimpi tersebut menjadi sulit untuk kita gapai, apa sebenarnya yang menjadi permasalah? Apakah karena mimpi yang terlalu muluk atau karena kita tak pernah ingin untuk terus berusaha. Ketika nasib telah menjadi sebuah kepasrahan, apakah itu merupakan jalan untuk menggapai mimpi kita?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat sering saya temui dalam hidup, khususnya sekarang ketika telah menjadi seorang “mahasiswa”. Predikat yang seharusnya menjadikan kita menjadi sosok yang lebih intelek dan bertanggung jawab dalam hidup. Ketika pemikiran ini buntu karena cara berpikir yang terlalu linear. Predikat mahasiswa sepertinya menjadi sebuah beban yang begitu besar. Menjadi begitu berat dan seakan-akan merupakan sebuah “tekanan sosial” terhadap manusia muda yang masih mencari jalan hidup yang terbaik.

Mahasiswa yang seharusnya berjuang untuk kepentingan dan kemajuan sebuah masyarakat, malah menjadi penyakitan diantara para penyakitan. Menjadi orang-orang yang justru tidak pernah memberikan manfaat bagi orang-orang disekitarnya. Ketika ruangan kelas menjadi tempat yang sangat menjemukan. Ketika perpustakaan tidak lagi menjadi tempat menyejukkan. Ketika mahasiswa lebih senang untuk membahas politik kampus daripada belajar kelompok, sebenarnya siapakah yang salah?

Apakah karena tuntutan lulus yang begitu kejam sehingga membuat para mahasiswa menjadi seperti orang yang dikejar-kejar harimau atau kurikulum yang memang sudah salah sejak kita menjejakkan kaki di dunia pendidikan?

Ketika membaca kisah-kisah ekonom dunia, saya merasa malu dengan diri sendiri. Ketika cita-cita ingin menjadi seorang yang ahli dalam bidang ekonomi, saya merasa begitu tak pantas. Ketika melihat mahasiswa luar yang begitu total ketika menjalani kehidupan kampus. Istilah bermain menjadi hal yang sangat jarang mereka lakukan. Setiap hari berkutat dengan buku-buku tebal. Menjadi seorang yang begitu bahagia untuk memecahkan permasalahan dalam pelajaran. Tapi kita belum pernah bisa mencapai titik tersebut. Kalaupun iya, kita masih berusaha untuk mencapai titik tersebut. Titik yang benar-benar harus dicapai dengan usaha yang begitu keras.

Menjadi mahasiswa layaknya berusaha untuk menuju mimpi yang kita impikan. Ketika telah menjadi mahasiswa kita seharusnya bisa untuk menggapai apa yang dicita-citakan selama. Ketika ruangan kelas menjadi tempat yang menyenangkan. Ruangan perpustakaan menjadi tempat yang menyejukkan dan diskusi serta belajar kelompok menjadi sebuah keasyikan dan kebutuhan, maka itulah kodrat mahasiswa yang sebenarnya.

Pertanyaan paling besar yang sekarang harus kita jawab adalah, pada kelompok manakah kita berada saat ini? Apakah mahasiswa yang berada pada golongan pertama atau mahasiswa yang merasa butuh dengan sebuah ilmu? Terserah Anda untuk menjawabnya, namun satu hal yang harus kita pahami secara mendasar adalah kita sebagai mahasiswa seharusnya ingat bahwa kita mempunyai mimpi besar ketika memulai kehidupan menjadi seorang “mahasiswa”. Apakah mimpi itu ingin Anda capai atau sekedar angan-angan belaka itu urusan Anda. Tak ubahnya seperti sekawanan harimau yang lapar mencari mangsanya, itulah keadaan kita yang lapar untuk mencari ilmu dan menggapai mimpi.

Tulisan ini bukanlah sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa saya lebih dari teman-teman sekalian, namun tulisan ini merupakan bahan pembelajaran yang saya alami selama ini. Kita terlalu banyak berbicara tanpa pernah melakukan sesuatu yang konkrit. Kita sibuk memikirkan organisasi, kepanitiaan tanpa pernah ingin mencapai resolusi yang selalu kita buat setiap awal tahun. Tulisan ini juga bukan untuk menggurui orang lain karena saya sendiri juga merasa belum pantas untuk menyombongkan diri dihadapan teman-teman lain yang lebih “jago” tentunya. Tetapi saya berharap tulisan ini menjadi introspeksi bagi kita semua demi menunjukkan kepada orang lain bahwa kita memang pantas untuk menyandang sebuah predikat. Predikat berat yang bernama “mahasiswa”.

Impossible is nothing

2008-11-12T21:40:00.001-08:00

Impossible is Nothing

Ketika Amerika Serikat melaksanakan pemilihan presiden yang ke 44 ada hal menarik yang bisa menjadi sebuah sejarah bagi perpolitikan di Amerika Serikat. Seorang calon presiden kulit hitam yang menjadi presiden negara adidaya tersebut. Ketika dunia luar masih menganggap AS sebagai negara yang rasis, kenyataannya justru berkebalikan. Seorang anak menteng yang bernama Barrack Obama bisa menjadi presiden kulit hitam pertama AS. Seperti apa yang dicita-citakan oleh Marthin Luter King Jr. dalam pidato yang sangat menggugah yang berjudul “I Have a Dream”.

Ketika Obama akhirnya menang mutlak atas pesaingnya John McCain, semua dunia merasa gembira. Obama dianggap sebagai seorang pemimpin global. Presiden milik semua dunia karena latar belakang yang dia miliki. Keturunan pertama dari pernikahan campuran pada generasinya. Ayahnya seorang Afrika, ibu yang merupakan orang Amerika asli. Pernah bersekolah di Jakarta dan juga mempunyai banyak saudara dari keluarga yang mempunyai campuran ras yang sangat kompleks.

Setelah ratusan tahun perpolitikan AS, baru kali ini seorang kulit hitam bisa menjadi presiden negara adidaya tersebut. Dia bisa memecahkan sebuah tradisi yang mengharuskan pemimpin mereka adalah seorang kulit putih. Tapi dia bisa mematahkan anggapan tersebut, sehingga sebuah hal yang tidak mungkin akhirnya bisa terjadi dengan begitu luar biasa.

Mempelajari bagaimana Obama bisa menghempaskan tradisi Amerika Serikat, kita pun bisa bermimpi bahwa nantinya negeri ini bisa maju. Setelah dijajah begitu lama oleh kolonialisme Belanda dan Jepang, dan sekarang dijajah oleh kemiskinan, kebodohan dan kelaparan. Sudah saatnya kita melawan itu semua dan menjadikan negeri ini menjadi sebuah negara besar.

Negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kemajuan bangsa. Negara yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dibandingkan kesejahteraan golongan tertentu. Negara yang tidak lagi dilecehkan oleh negara lain. Negara yang bisa menunjukkan integritas mereka dimata asing. Itulah yang dinamakan negara besar.

Sekarang bisakah kita menjadikan semua mimpi tersebut menjadi sebuah kenyataan. Tentunya bisa, karena pesawat baru bisa muncul dari sebuah mimpi Wright bersaudara. Lampu bisa ditemukan karena Edison bermimpi. Apakah mimpi 220 juta rakyat Indonesia untuk memajukan negerinya bisa tercapai. Saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. BISA. Tetapi apakah momen tersebut muncul pada generasi kita saat ini atau harus menunggu 250 tahun, seperti warga kulit hitam Amerika yang harus menunggu selama 250 tahun untuk dipimpin oleh seorang kulit hitam.

INDONESIA DAN ANAK YANG TERLANTAR

2008-10-13T23:57:00.000-07:00

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Begitu bunyi pasal 34 konstitusi negara kita. Kata-kata itu memang terdengar agung dan terkesan mulia untuk diucapkan. Tuntutan tanggung jawab negara akan warganya terutama anak-anak kecil seakan-akan terasa amat besar. Bahkan tanggung jawab yang dimaksud termasuk pada golongan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bila melihat pasal ini, tidak ada yang menyangkal jika dikatakan bangsa ini sangat peduli pada kehidupan ’wong cilik’.

Realita memang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Disadari atau tidak, negara ini justru membuat jurang yang lebih luas antara si kaya dan si miskin yang berdampak pada keadaan anak yang dimiliki. Tidak ada yang salah dengan pasal 34 UUD1945 yang tertera di atas, yang jelas, kemiskinan – salah satu penyebab di antara faktor-faktor lainnya – telah mengakibatkan penderitaan-penderitaan yang harus dialami anak-anak di negeri ini. Mereka yang seharusnya melewati masa kanak-kanak dengan ceria terpaksa menanggung segala penderitaan hidup. Kasus ibu yang menjual keperawanan anaknya, anak-anak kecil ngamen di jalanan, atau pengemis dan penjual-penjual koran yang berkeliaran (termasuk di FEUI) hanyalah segilintir kisah yang menbuat kita miris tinggal di negri ini. Lalu, siapa yang harus disalahkan? Ketika polisi penolong berubah menjadi pemerkosa yang sadis; ketika guru pengayom berubah menjadi binatang pengikut hawa nafsu; ketika keluguan anak menjadi lahan eksploitasi demi meraup keuntungan, sekalipun itu hanya untuk kepentingan sendiri.

Anak-anak selalu menjadi korban kekejian manusia dewasa. Pelanggaran HAM anak semakin meningkat dan tidak tahu sampai kapan berakhir. Dunia mencatat kita sebagai salah satu negara dengan pelanggaran hak anak tertinggi. Orang Indonesia yang terkenal santun dan berakhlak mulia kini terlihat seperti binatang-binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Sekali lagi, bocah-bocah itu menjadi korbannya.

Indonesia, negeri yang ditempati anak-anak malang ini bukanlah negeri yang buruk, setidaknya tanah dan airnya subur dan makmur. Hasil alam yang dimiliki tentu cukup untuk menghidupi perut-perut lapar yang ada. Akan tetapi, ruang-ruang dalam negeri ini dirasa oleh mereka sebagai sekat-sekat yang menyesakkan dada. Sistem sosial dan ekonomi di negeri ini berpihak pada keserakahan dan cenderung diskriminatif, sehingga orang yang kaya melejit jauh sedangkan yang miskin tertinggal di landasan. Sementara sistem politiknya berpihak pada kekuasaan, sehingga program kemanusiaan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimaknai sebagai arogansi penguasa dan dipersepsi untuk kemenangan dan gemerlap politik pemerintah. Ujung-ujungnya, pedagang asongan, pengamen, dan pemulung mesti minggir dan ditepikan. Hal ini cenderung membuat semakin banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu melanjutkan pendidikan akibat ketidakmampuan orang tua mereka. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan gizi saja, mereka hanya bisa bergantung pada bantuan orang lain.

Dimana berdiri ’sang negara’ yang seharusnya berkewajiban melindungi bocah-bocah lugu ini? Saat anak-anak ini butuh perlindungan agar dapat hidup layak, pemerintah asyik dengan kegiatan sendiri yang menguntungkan baginya. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka mengeruk kekayaan yang mungkin hanya dapat dilakukan ketika memegang suatu jabatan. Peraturan yang tertulis pada konstitusi Pasal 34 UUD 1945 itu hanya sebuah janji manis dari pemerintah. Terlalu manis didengar, namun perih untuk dirasakan. Dan untuk kesekian kalinya, rakyat Indonesia terutama anak-anak kecil harus menjadi korban.